Airlangga Sebut BLT El Nino akan Diperpanjang Sampai Juni 2024

Menko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.

Rencananya, BLT tersebut akan mulai dibagikan pada bulan Maret atau bertepatan dengan bulan Ramadan.

Selama beberapa tahun terakhir, APBN disiapkan sebagai shock absorber untuk menjaga perlindungan ekonomi Indonesia.

BLT tersebut akan disalurkan selamanya 3 bulan, mulai Januari hingga Maret.

BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.

Airlangga bertanya secara langsung kepada warga desa Eretan, apakah bansos ingin diperpanjang atau tidak.

Penyaluran BLT tersebut bertujuan agar daya beli di masyarakat tetap terjaga di tengah dampak fenomena El Nino.

BLT khusus akibat dampak El Nino ini dimulai sejak September, dan akan berakhir pada Desember.

Jokowi membagikan BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Genteng Banyuwangi.

Diketahui, pemberian BLT El Nino ini akan berakhir pada akhir tahun 2023.

Penyaluran BLT El Nino sampai 21 Desember 2023 baru mencapai Rp6,72 triliun.

BLT El Nino yang dibagikan selama bulan November dan Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu perbulannya

Sebagai informasi, BLT El Nino merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan oleh kekeringan.

Jika nilai kerugian negara Rp271 triliun digunakan untuk program BLT bisa dinikmati 451.666 keluarga miskin.

BLT El Nino merupakan bantuan dari pemerintah karena musim kemarau yang panjang yang diakibatkan oleh El Nino.

Program BLT El Nino Rp400.000 tersebut menelan anggaran Rp7,5 triliun.

Beredar link pemberian BLT el nino sebesar Rp400.000

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN dengan kontribusi sekitar 40% dari total nilai ekonomi digital kawasan.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Danantara Indonesia melalui COO Dony Oskaria menekankan Transparansi DSI dalam operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia, BUMN pengekspor komoditas strategis, demi memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel serta kelancaran program pemerintah.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

Airlangga menjelaskan, dalam aturan baru tersebut eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100% DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan.

Pemerintah menetapkan kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor SDA sebesar 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia.