38 Dari 52 Kabupaten/Kota Terdampak Bencana di Sumatra Sudah Kembali Normal

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kondisi di berbagai wilayah terdampak saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan saat bencana terjadi.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga menuju pemulihan.

Mendagri Tito Karnavian melaporkan penurunan signifikan jumlah pengungsi pascabencana di Sumatera, dari jutaan menjadi belasan ribu, menandakan progres positif dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkini mengenai pemulihan bencana dari Mendagri Tito Karnavian, dengan 10 kabupaten terdampak yang diharapkan normal dalam dua bulan.

Dari total 52 kabupaten/kota yang mengalami bencana di tiga provinsi, sebanyak 37 daerah atau 70 persen, telah pulih dalam waktu sekitar dua bulan.

Kemenkeu telah menyalurkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendukung pemulihan pascabencana.

Tito juga menyampaikan bahwa berbagai sektor layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan.

Meski demikian, sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.

Kerja kolaboratif lintas sektor telah membuahkan kemajuan nyata di berbagai daerah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Mendagri Tito Karnavian menyebut rehabilitasi pascabencana di Sumatra menunjukkan kemajuan, dengan sejumlah daerah di Sumbar, Sumut, dan Aceh mulai pulih.

Kondisi satu Kabupaten di Aceh sudah normal usai dilanda bencana. Lima wilayah di Sumbar dan Sumut pulih.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan perbatasan.

Run to IHCBS menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antar komunitas, asosiasi profesi, praktisi human capital hingga pemimpin bisnis.

Tito Karnavian menegaskan bahwa informasi mengenai dua desa di Kalimantan yang dikabarkan lepas ke Malaysia adalah tidak benar.

Keberadaan sepeda motor di JLNT Antasari sendiri sudah dilarang berdasarkan aturan yang berlaku.

Salah satu pelaku terlibat sebagai aktor utama dalam insiden pelemparan tersebut.

Polisi menjamin bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap para pelaku.