Kabar Baik, 705 Ribu Siswa akan Terima KJP Plus Maret 2025

Kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi memiliki dampak sosial yang luas bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyalurkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 2026 Tahap I kepada lebih dari 700 ribu peserta didik, menegaskan komitmennya dalam pemerataan akses pendidikan. Program ini diharapkan dapat memotivasi pelajar dan mer

Ia menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan hak pendidikan hanya karena terkendala biaya atau administrasi.

Program bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada 707.513 siswa dari berbagai jenjang sekolah dengan total anggaran mencapai Rp1,61 triliun.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan sejak awal pemerintahannya fokus utama yang menjadi pembenahan adalah sumber daya manusia.

Pemprov Jakarta menetapkan sejumlah syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pengambilan ijazah tertunda (pemutihan).

Pemprov DKI Jakarta akan berupaya menebus semua ijazah warga yang ditahan, dengan prioritas pada mereka yang dipastikan tidak mampu.

Dalam kegiatan ini juga sekaligus penandatanganan kerja sama untuk bisa masuk ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) gratis.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya kolaborasi industri antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, sekaligus mengawal kesejahteraan buruh.

Pemprov DKI Jakarta jalin kerja sama sister city dengan Jeju, Korsel. Fokus pariwisata, energi terbarukan, dan ekonomi digital, kolaborasi ini akselerasi visi Jakarta jadi kota global.

Penutupan dilakukan pada Kamis, 23 April 2025, setelah melalui serangkaian proses administratif dan pengawasan lintas instansi.

Saat ini, kata dia terjadi ketimpangan antara jumlah personel dan beban tugas yang harus dijalankan.

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

Pemprov DKI Jakarta akan memperketat pengawasan distribusi elpiji subsidi, terutama di sektor usaha non UMKM yang dinilai rawan beralih menggunakan tabung 3 kg,