Ganjar Soroti Penegakan Hukum, Anies Sebut Indeks Demokrasi & Kebebasan Pers Era Jokowi Menurun

Anies menyebut demokrasi harus ditopang kepastian hukum. Ia menyebut aturan main harus dihormati, dan pelanggaran harus ditindak.

Keduanya menghadiri Sarasehan Nasional 2023 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar.

Ganjar Soroti Penegakan Hukum, Anies Sebut Indeks Demokrasi & Kebebasan Pers Era Jokowi Menurun

Dua calon presiden yakni Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan menghadiri Sarasehan Nasional 2023 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (IKA UNM) di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11).

Jika sebelumnya Ganjar menyoroti turunnya kepercayaan publik soal penegakan hukum era Presiden Joko Widodo, maka Anies menyinggung soal indeks demokrasi. 

Dalam paparannya, Anies menyebut 25 tahun pasca reformasi, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Tak hanya itu, indeks persepsi dan kebebasan pers juga turun. 

"Indeks demokrasi kita turun, indeks persepsi kita turun, Indeks kebebasan pers kita turun. Angka-angka ini semua ukuran objektif statistik."  

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut jika pada tahun 1998 terjadinya reformasi. Tetapi pada tahun 2023 munculnya istilah yang mengasosiasikan lain dengan menyebut negara Konoha atau Wakanda untuk mengungkapkan kritik.

"Tahun 2023 yang kita rasakan adalah kita rasakan kita tinggal di Konoha. Bagaimana tidak ada keberanian mengungkapkan kebenaran. Bahkan ungkapan menggunakan istilah Wakanda dan Konoha. Jadi untuk mengungkapkan kritik kita menggunakan asosiasi lain. Ini menggambarkan adanya kemunduran. Angka statistik menunjukkan itu," sebutnya. 

Anies juga menyebut demokrasi harus ditopang kepastian hukum. Ia menyebut aturan main harus dihormati, dan pelanggaran harus ditindak. 

"Kemudian ketaatan kepada aturan main, patuh aturan, itu semua prinsip-prinsip yang akan membuat kualitas demokrasi kita menjadi meningkat. Kami melihat ini yang harus kembali diperbuat di Indonesia," tutur Anies. 

Anies juga menyinggung soal sikap netral aparat negara dalam Pemilu. Ia menyebut jika aparat negara menunjukkan sikap netral maka, rakyat pun akan percaya.

"Ketika aparat negara menunjukkan sikap netral dalam pemilu, maka kepercayaan rakyat pada negara akan kuat. Trust itu muncul. Kenapa, karena aparat negara mengambil sikap yang netral," tuturnya. 

"Tapi kalau aparat negara itu mengambil sikap yang tidak netral, maka kepercayaan otomatis akan turun. Jadi kepercayaan itu naik atau turun, menguat atau melemah, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dikerjakan oleh aparatur negara." 

Kata Anies memungkasi.

@merdeka.com

Skor 5 untuk Penegakan Hukum

Sebelumnya, Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin.

Ganjar menyebut penegakkan hukum dan HAM mengalami penurunan. Bahkan, Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakkan hukum dan HAM.

"Turun (penegakan hukum). Dengan Kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10)," ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan penilaian tinggi sebelumnya terhadap Jokowi dalam bidang penegakkan hukum karena belum munculnya kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu. Hanya saja, Ganjar tak mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.

"Ketika akur tidak ada atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," tegasnya.

Ia juga menjelaskan faktor penilaian terhadap Jokowi dalam hal penanganan hukum dan HAM menurun. Salah satunya adalah rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa, sudah diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial dan kemudian itu kita kuliah di UNM juga orang yang belajar pasti banyak orang membaca, udah deh. Dan semua kita melihat seperti itu," bebernya.