Cuma di Negara Ini Polisi Dapat Hadiah Setiap Kali Menolak Suap

Meskipun demikian, pendekatan ini tetap memicu perdebatan di masyarakat.

Pemerintah di daerah Rostov, Rusia, sedang mencoba cara yang tidak biasa untuk mengatasi masalah korupsi di kepolisian. Mereka memberikan imbalan uang kepada petugas yang menolak tawaran suap, dengan jumlah yang sama seperti uang suap yang ditawarkan. Di Rusia, praktik suap di kalangan aparat penegak hukum sudah menjadi hal yang biasa. Korupsi dalam institusi kepolisian sering kali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, kebijakan baru yang diterapkan oleh Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri di wilayah Rostov ini justru menimbulkan rasa heran dan kekhawatiran di kalangan publik. Langkah ini dianggap sebagai strategi inovatif untuk memperkuat posisi aparat dalam melawan korupsi, seperti yang dikutip dari laman Oddity Central pada Sabtu (19/7/2025).

"Baru-baru ini kami mulai menerapkan kebijakan pengembalian uang yang ditawarkan oleh pemberi suap kepada petugas polisi, sebagai bentuk penghargaan atas sikap integritas mereka," ungkap Alexander Rechitsky, Kepala Direktorat Utama di Rostov, kepada kantor berita RIA Novosti. Rechitsky menjelaskan bahwa imbalan yang diberikan setara dengan jumlah uang yang ditawarkan sebagai suap. Sebagai contoh, jika ada orang yang menawarkan suap sebesar 30.000 rubel dan petugas menolak serta melaporkannya, maka petugas tersebut akan menerima uang tersebut secara sah sebagai bentuk penghargaan. Di sisi lain, pemberi suap akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 291 KUHP Federasi Rusia mengenai "Pemberian Suap". Meskipun niatnya adalah untuk mendorong kejujuran, kebijakan ini langsung mendapatkan perhatian dan kritik dari publik.

Para anggota parlemen Rusia memberikan peringatan tentang kemungkinan penyalahgunaan kebijakan ini oleh aparat yang tidak jujur. "Coba bayangkan, seorang polisi bisa saja menerima suap secara diam-diam dan jika situasi tidak menguntungkan, ia bisa 'berbalik badan', melaporkan pemberi suap, tampil sebagai pahlawan, dan malah mendapat imbalan," ungkap seorang anggota parlemen di Rostov, Andrei Alshevskikh. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa alih-alih menjalankan tugas mereka, polisi justru akan lebih sibuk mencari "korban" untuk dijadikan sasaran laporan.

Kritik juga disampaikan oleh Mikhail Starshinov, Wakil Ketua Pertama Komite Keamanan dan Anti-Korupsi Duma Negara. Ia mempertanyakan alasan di balik penerapan kebijakan ini yang hanya berlaku di Rostov dan juga sumber dana untuk imbalan yang diberikan. "Apakah ini artinya polisi sekarang boleh menyimpan uang suap selama dilaporkan?" tanyanya. Meskipun menuai kontroversi, Direktorat Wilayah Rostov tetap melanjutkan program ini. Dalam sebuah unggahan di kanal Telegram resmi mereka, diinformasikan bahwa sejumlah petugas telah mendapatkan penghargaan berupa uang tunai.

Salah satu penerima imbalan adalah Tural Safarov, seorang petugas polisi lalu lintas, yang menerima 30.000 rubel (sekitar Rp6 juta) setelah menolak dan melaporkan upaya suap yang ditujukan kepadanya. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini merupakan metode baru yang efektif dalam memberantas korupsi? Atau justru malah membuka peluang bagi praktik pemerasan yang mengatasnamakan integritas? Hanya waktu yang dapat memberikan jawabannya. Namun, satu hal yang jelas: kebijakan ini telah memicu perdebatan nasional mengenai batasan antara penghargaan dan penyimpangan.