Malaysia Kembangkan Drone Kamikaze dan Sistem Laser Pertahanan

Drone kamikaze merupakan pesawat tanpa awak yang dilengkapi senjata, dirancang untuk menyerang dengan cara menabrak dan meledak saat mencapai target.

Pemerintah Malaysia berencana untuk mengembangkan drone kamikaze sebagai bagian dari proyek strategis di bawah reformasi kebijakan pertahanan nasional. Kebijakan ini diatur dalam National Defence Industry Policy (NDIP), yang merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Malaysia terhadap teknologi keamanan dan pertahanan asing, serta memperkuat kapasitas industri pertahanan domestik.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, saat peluncuran kebijakan NDIP pada Rabu (21/1/2026) seperti yang dilaporkan oleh CNA.

Dalam kebijakan tersebut, beberapa proyek utama telah ditetapkan, antara lain pengembangan satelit buatan lokal yang diharapkan dapat mengambil alih layanan pertahanan setelah kontrak yang ada berakhir pada tahun 2029, produksi drone kamikaze, dan pengembangan sistem pertahanan laser. NDIP juga mencakup inisiatif lain, seperti produksi sistem radar pasif dan pengembangan simulator pertahanan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah Malaysia akan mewajibkan minimal 30 persen kandungan lokal dalam setiap pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta seluruh pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan harus dilakukan oleh perusahaan lokal, kecuali selama masa garansi.

Khaled menjelaskan bahwa jika perusahaan yang terlibat dalam kontrak kerja sama pertahanan tidak dapat menunjukkan inovasi, efisiensi biaya, dan peningkatan kemampuan lokal, maka kontrak tersebut dapat dihentikan. Ia menargetkan pembangunan keahlian dalam negeri di bidang perakitan, perbaikan, dan manufaktur berbagai sistem persenjataan.

"Kebijakan ini menandai pergeseran strategis untuk memastikan belanja pertahanan publik benar-benar diterjemahkan menjadi kemampuan industri jangka panjang, ketahanan, dan kedaulatan, bukan sekadar ketergantungan berkelanjutan pada pihak luar," ungkap Khaled.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi global saat ini semakin kompleks dan penuh ketidakpastian dalam hal keamanan, sehingga Malaysia tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada pihak lain untuk menjamin keamanan dan pertahanannya. Meskipun demikian, Malaysia tidak berambisi untuk memproduksi sistem senjata secara utuh dalam waktu dekat. Namun, dengan mengembangkan komponen dan layanan lokal, diharapkan perusahaan-perusahaan Malaysia dapat berkontribusi secara signifikan dalam rantai pasok industri pertahanan.

Untuk mendukung kebijakan ini, anggaran pertahanan Malaysia tahun 2026 ditetapkan sebesar RM21,74 miliar, meningkat 2,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total anggaran tersebut, RM6 miliar dialokasikan khusus untuk pengadaan aset dan peralatan angkatan bersenjata. Khaled menekankan bahwa keberhasilan NDIP akan bergantung pada beberapa pilar utama, termasuk dukungan anggaran yang berkelanjutan, kepemimpinan kelembagaan yang lebih kuat, pengembangan teknologi baru, serta penguatan riset dan pengembangan (R&D).

"Alokasi besar untuk kementerian pertahanan setiap tahun akan menjadi kerugian jika tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangun industri pertahanan domestik yang mandiri, berkelanjutan, dan tangguh," tegasnya.

Penguatan Dewan Industri Pertahanan

NDIP berkomitmen untuk memperkuat tata kelola dan kelembagaan dalam sektor pertahanan, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi korupsi dan penyimpangan yang muncul akibat beberapa skandal baru-baru ini. Dalam acara tahunan alokasi anggaran kementeriannya yang berlangsung pada 12 Januari, Khaled menyatakan bahwa korupsi merupakan "kanker" dan mengkritik dampak negatif terhadap kredibilitas yang ditimbulkan oleh berbagai skandal tersebut.

Pekan ini, dua mantan pejabat militer senior Malaysia telah didakwa di pengadilan. Mantan Panglima Angkatan Tentara Malaysia, Nizam Jaffar, dituduh menerima suap hampir USD 190.000 dan menyalahgunakan Dana Kesejahteraan Angkatan Bersenjata.

Di sisi lain, mantan Panglima Angkatan Darat Malaysia, Muhammad Hafizuddeain Jantan, didakwa atas kasus pencucian uang. Khaled berharap bahwa Dewan Industri Pertahanan dapat berfungsi sebagai badan koordinasi pusat untuk menyelaraskan pengadaan, pengembangan industri, dan kebutuhan pertahanan nasional.

Dewan tersebut, yang dibentuk pada tahun 1999, bertugas mengawasi perkembangan industri pertahanan lokal dengan melibatkan anggota dari pejabat pemerintah dan perwakilan sektor swasta. Menurut Khaled, penguatan dewan ini sangat penting untuk memberikan arah strategis, memastikan keselarasan antar lembaga, serta menghindari pengambilan keputusan yang terfragmentasi, yang sebelumnya dianggap menghambat kemajuan sektor pertahanan. Langkah ini sangat diperlukan mengingat skala pengadaan pertahanan yang besar, kompleksitas kebijakan yang ada, dan penggunaan dana publik yang signifikan.

"Ini tentang membangun sebuah ekosistem yang utuh, komprehensif, dan saling memperkuat," ungkap Khaled. Selain itu, Program Kolaborasi Industri atau Industrial Collaboration Programme (ICP) akan diberlakukan dengan lebih ketat, mewajibkan perusahaan asing yang mengikuti tender pemerintah untuk memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lokal.

Prioritas akan diberikan kepada perusahaan lokal yang dapat memanfaatkan teknologi bernilai tinggi. Sebagai bagian dari inisiatif ini, pemerintah juga akan meluncurkan portal industri pertahanan baru yang berfungsi sebagai platform untuk pengajuan ICP, hibah R&D, serta penawaran teknologi bagi sektor pertahanan.