LIVE

Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini

"Saat ini KPPU sedang mengkaji aturan yang melarang eksportir membeli daun gambir tersebut," kata Ridho.

kppu
Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini
Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini (merdeka.com)

Pemerintah Provinsi Sumbar telah meminta masukan kepada KPPU apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau sebaliknya, terutama yang menyangkut sisi persaingan usaha.

Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini
Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini © 2024 merdeka.com

Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini

Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mendalami Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan, yang salah satu pasalnya melarang penjualan daun gambir kepada eksportir di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).


"Dalam perda itu ada larangan untuk membeli dalam bentuk daun, dan ini sedang kita dalami," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas dikutip dari Antara Padang, Jumat (5/7).

Larangan penjualan daun gambir tersebut terdapat pada bagian kedua Perda Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur acuan pembelian gambir, tepatnya Pasal 14 poin 1 yang menyebutkan eksportir melakukan pembelian gambir tidak dalam bentuk daun yang dihasilkan tanaman tersebut.


Menurut Ridho, Pemerintah Provinsi Sumbar telah meminta masukan kepada KPPU apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau sebaliknya, terutama yang menyangkut sisi persaingan usaha.

"Saat ini KPPU sedang mengkaji aturan yang melarang eksportir membeli daun gambir tersebut," kata Ridho.

Petugas Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat melakukan pengolahan sampah daun di TPS 3R Ketapang Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir, Jakarta, Rabu (22/2/2023). TPS 3R Ketapang Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir itu dapat mereduksi atau mengurai sampah organik menjadi kompos sebanyak 200-300 kilogram per hari. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Petugas Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat melakukan pengolahan sampah daun di TPS 3R Ketapang Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir, Jakarta, Rabu (22/2/2023). TPS 3R Ketapang Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Gambir itu dapat mereduksi atau mengurai sampah organik menjadi kompos sebanyak 200-300 kilogram per hari. (Liputan6.com/Faizal Fanani) © 2023 fimela

merdeka.com

KPPU memahami Perda Nomor 3 Tahun 2023 dibuat untuk meningkatkan hilirisasi dan produk turunan dari tanaman gambir. Hal tersebut bertujuan agar menyejahterakan petani, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.


"Jadi, tujuannya agar menciptakan hilirisasi gambir. Artinya tidak dijual dalam bentuk daun tapi diproses dulu agar ada nilai tambahnya," kata dia.

Pada tahap awal KPPU terlebih dahulu mendata jumlah eksportir yang selama ini menguasai dan membeli daun gambir di Ranah Minang. Sebab, KPPU menemukan rendahnya harga jual gambir di tingkat petani.


"KPPU akan mendalami dulu, apakah ini karena praktik perilaku pelaku usahanya atau ini diperbaiki dari sisi kebijakan," ujar dia.

Di sisi lain KPPU mengingatkan semakin banyak intervensi yang dilakukan pemerintah terutama pemangku kebijakan kepada pasar, hal itu bisa berdampak buruk terhadap perekonomian dalam hal ini komoditas gambir.


Dia menganalogikan eksportir yang sudah berinvestasi dalam jumlah besar seperti membeli mesin pengolahan daun gambir akan merugi karena pemberlakuan Perda Nomor 3 Tahun 2023 terkait larangan eksportir membeli daun gambir.

Ridho menambahkan penjualan daun gambir kepada eksportir tidak seluruhnya negatif. Sebab, mekanisme tersebut memberikan ruang atau pilihan lebih kepada petani gambir untuk menjual hasil perkebunannya. Namun, jika petani ingin mendapat nilai lebih maka bisa menjual getah gambir yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dari daun gambir.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
1.151 KM Jalan Daerah Dibangun Buka Akses Ekonomi hingga Pelosok Desa

{{caption}}
Daftar Kebijakan Prabowo untuk Kesejahteraan Petani

{{caption}}
Prabowo Siapkan Amnesti Napi pada HUT Ke-81 RI

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Disetop, Ini Gantinya

{{caption}}
RUU HAM Perkuat Komnas HAM, Beri Kewenangan Penyidikan

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Resmi Disetop Buntut 5 Peserta Meninggal

Topik Terkait
{{caption}}
Kemendag Terbitkan Aturan Baru soal Pembatasan Impor Pertanian, Begini Isinya

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Kemendag
{{caption}}
Pemprov Lampung Apresiasi Perusahaan Patuh Pergub Tata Kelola Singkong, Jaga Kesejahteraan Petani

Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi perusahaan pengolahan ubi kayu yang patuh pada Pergub Tata Kelola Singkong Lampung, upaya strategis menjaga stabilisasi dan kesejahteraan petani.

Tata Kelola Singkong Lampung
{{caption}}
PTPN IV PalmCo Siap Hilirisasi Gambir, Wujudkan Kebijakan Presiden Prabowo untuk Nilai Tambah Nasional

PTPN IV PalmCo menyatakan kesiapan penuh untuk hilirisasi gambir, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan nilai tambah komoditas strategis ini dan kesejahteraan petani di Indonesia.

Ekonomi Nasional
{{caption}}
Bupati Kaget Harga Ekstrak Gambir Sumbar di India Capai Rp160.000, Dalam Negeri Cuma Rp40.000 per Kilogram

Seluruh ekstrak gambir yang diolah di India berasal dari Provinsi Sumbar khususnya dari Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan.

ekspor
{{caption}}
Bupati Mesuji Sambut Positif Kebijakan Lartas Ubi Kayu: Angin Segar Bagi Petani

Elfianah menjelaskan bahwa luas tanam ubi kayu di Kabupaten Mesuji mencapai sekitar 50 ribu hektare.

Berita Kementan
{{caption}}
Fakta Baru: Pemerintah Perketat Impor Singkong dan Etanol dengan 2 Aturan, Lindungi Petani Lokal

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan dua regulasi baru untuk memperketat impor singkong dan etanol, langkah ini bertujuan melindungi petani lokal dan mengamankan bahan baku strategis. Apa dampaknya bagi industri dan harga?

Kementerian Perdagangan
{{caption}}
Sowan ke Jokowi, KPPU Minta Dukungan Percepatan Amandemen UU No 5 Tahun 1999

Dalam pertemuan itu, KPPU juga bertukar pandangan terkait strategi peningkatan efektivitas persaingan usaha.

berita update
{{caption}}
OJK Didesak Perketat Pengawasan Pinjaman Online Pasca Putusan KPPU

Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan industri pinjaman online menyusul putusan KPPU terkait dugaan praktik kartel suku bunga, demi melindungi konsumen.

elvi diana
{{caption}}
Sanksi KPPU Pinjaman Daring: 97 Perusahaan Didenda Rp755 Miliar Akibat Kartel Bunga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring karena praktik kartel bunga pinjaman, menegaskan komitmen penegakan hukum persaingan usaha. Keputusan sanksi KPPU pinjaman daring ini.

denda rp755 miliar
{{caption}}
Cegah Praktik Monopoli, Dewan Pers dan KPPU Teken MoU Penguatan Persaingan Usaha Sehat di Ekosistem Pers Digital

Nota kesepahaman ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kemerdekaan pers tidak terancam oleh praktik persaingan usaha tidak sehat di ranah digital.

berita update
{{caption}}
KPPU Tegaskan Persaingan Usaha Adil Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menekankan bahwa perlindungan terhadap persaingan usaha adil adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia.

anti monopoli
{{caption}}
Sorotan Berita Ekonomi Sepekan: Dari Pemusnahan Pakaian Bekas Impor hingga Aturan Transaksi Daring

Rangkuman Berita Ekonomi Sepekan menghadirkan beragam peristiwa penting, mulai dari langkah Kemendag musnahkan pakaian bekas impor hingga rencana pengaturan transaksi daring.

berita nasional
{{caption}}
Neraca Dagang Surplus, Arus Logistik Nasional Terus Bergerak

Data BPS, pada periode Januari–April 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai USD92,15 miliar atau tumbuh 5,48 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

berita pelindo
{{caption}}
Gandeng Kanal Asian Survivor, BBPPMT Yogyakarta & Bank Mandiri Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Bisnis Ekspor

Dalam acara ini, peserta diajarkan tentang bagaimana tata cara serta tahapan dalam menjalankan bisnis ekspor.

bbppmt yogyakarta
{{caption}}
Indonesia Targetkan Ekspansi Pasar Eurasia Melalui Kerja Sama Industri dengan Tajikistan

Indonesia secara aktif menargetkan perluasan akses pasar industri di kawasan Eurasia dengan memperkuat kerja sama bilateral bersama Tajikistan, menjadikannya pintu gerbang bagi produk manufaktur nasional.

brics forum
{{caption}}
TNI AL Gagalkan Ekspor Minerba Ilegal di Perairan Batam

Muatan minerba tersebut mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) serta unsur radioaktif berbahaya lainnya.

batam
{{caption}}
Indonesia-Filipina Sepakat Barter Dagang, Transaksi Tembus Rp6,2 Triliun

Indonesia melalui imbal dagang ini berupaya menjaga stabilitas perdagangan tanpa bergantung pada pembayaran tunai dalam dolar Amerika Serikat (AS).

berita update
{{caption}}
Indonesia-Filipina Sepakat Barter Dagang, Ekspor dan Impor Tak Lagi Pakai Dolar AS

"Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar," ujar Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso.

berita update