Singkirkan Dominasi China, Trump Perintahkan Bangun Kembali Industri Drone AS

DJI, yang berbasis di Shenzhen, China diperkirakan menguasai hingga 90 persen pasar drone konsumen di AS dan 70 persen secara global.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan membangkitkan kembali industri drone domestik, memperketat keamanan wilayah udara, dan meningkatkan kesiapan militer. Langkah ini berpotensi menyingkirkan produsen asal China seperti DJI dan Autel Robotics dari pasar AS. 

"Tindakan segera diperlukan untuk menjamin kedaulatan Amerika atas wilayah udaranya," ujar Trump.

Melansir dari South China Morning Post, perintah itu juga menyerukan investasi federal untuk memperkuat produksi drone buatan dalam negeri, sebagai respons terhadap dominasi produsen China di pasar. Ini muncul setelah bertahun-tahun kekhawatiran yang meningkat di Washington atas dominasi perusahaan seperti DJI dan Autel, yang saat ini menguasai pasar drone komersial AS.

Meski perintah eksekutif tersebut tidak secara eksplisit menyebut nama negara atau perusahaan, isi kebijakan memperluas upaya sebelumnya untuk membatasi penggunaan drone yang memiliki hubungan dengan negara-negara asing yang dianggap musuh. 

DJI, yang berbasis di Shenzhen, China diperkirakan menguasai hingga 90 persen pasar drone konsumen di AS dan 70 persen secara global, menurut laporan industri yang dipesan oleh pemerintah AS.

Langkah keras ini didasarkan pada undang-undang tahun 2024 yang mewajibkan lembaga keamanan nasional untuk menyelesaikan tinjauan risiko terhadap DJI dan Autel dalam waktu satu tahun. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, kedua perusahaan tersebut akan otomatis dilarang menjual model baru mereka di AS.

Kekhawatiran Washington Sejak 2017

Kekhawatiran Washington terhadap DJI bermula sejak 2017, ketika Angkatan Darat AS melarang penggunaan drone buatan perusahaan itu setelah menemukan potensi kerentanan keamanan. 

Di tahun yang sama, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan buletin yang memperingatkan bahwa DJI mungkin mengumpulkan data infrastruktur penting dan menyerahkannya kepada otoritas China. Sejak saat itu, DJI telah masuk dalam beberapa daftar hitam federal, dan pada 2022 ditetapkan sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan militer China, status yang kembali ditegaskan pada 2024. 

Pejabat AS menuduh perusahaan ini terlibat dalam strategi fusi militer-sipil China, yang mewajibkan perusahaan sipil mendukung militer. DJI sendiri membantah adanya keterkaitan militer maupun kesalahan dalam operasionalnya.

Sebagai tanggapan, DJI telah mengambil sejumlah langkah untuk memperketat kontrol data. Pada 2024, mereka menonaktifkan fitur sinkronisasi otomatis catatan penerbangan untuk pengguna AS, mempromosikan mode data lokal yang memutus koneksi internet drone, dan mengizinkan audit independen terhadap sistem keamanan sibernya. 

Saat ini, DJI juga sedang menggugat penetapan sebagai entitas militer di pengadilan AS.

Dalam pernyataan sebelumnya, DJI menyambut baik evaluasi teknis yang obyektif namun menolak pembatasan yang didasarkan pada negara asal. Sejumlah negara bagian AS, termasuk Florida dan Mississippi, telah lebih dulu melarang pembelian drone buatan China oleh lembaga pemerintah mereka.

Perintah eksekutif juga menginstruksikan Badan Penerbangan Federal (FAA) untuk mempercepat penerapan aturan geofencing dan menyediakan pembatasan wilayah udara dalam format yang bisa dibaca langsung oleh sistem drone. FAA diberi tenggat 30 hari untuk mengusulkan aturan baru bagi penerbangan drone jarak jauh dan 120 hari untuk mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam memproses permintaan izin terbang.

Tujuannya adalah mempercepat proses persetujuan dan memungkinkan drone beroperasi di luar garis pandang visual tanpa pengamat manusia. FAA juga diminta memanfaatkan AI untuk mengidentifikasi pola penerbangan berulang dan menyarankan perubahan aturan yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan permintaan izin secara individual. 

Para pejabat diinstruksikan untuk menerapkan mitigasi risiko yang konsisten serta mengidentifikasi skenario penggunaan yang memiliki data keselamatan memadai untuk disetujui secara cepat.

Gedung Putih menyatakan bahwa langkah ini akan memungkinkan operasi drone yang lebih rutin dan maju serta mengurangi 'ketidakpastian regulasi yang selama ini menghambat adopsi drone dalam sektor komersial'.

Perluas Pelatihan

Sebagai bagian dari dorongan keamanan nasional, pemerintahan Trump juga mengarahkan Departemen Pertahanan untuk memperluas pelatihan dan mengidentifikasi program pertahanan yang bisa digantikan oleh sistem tak berawak. 

Pentagon diminta untuk memastikan bahwa militer AS dapat 'mengadakan, mengintegrasikan, dan melatih penggunaan drone berbiaya rendah dan berkinerja tinggi buatan Amerika'. Perintah itu juga menekankan pentingnya percepatan penyebaran teknologi ini di sektor militer dan sipil.

Peran drone komersial dalam konflik bersenjata mendapat perhatian baru setelah Operasi Jaring Laba-laba yang dilakukan Ukraina baru-baru ini. Operasi tersebut menargetkan fasilitas militer Rusia dengan menggunakan drone sipil yang dimodifikasi. 

Menurut pejabat Ukraina, drone yang membawa bahan peledak itu diselundupkan ke Rusia melalui kompartemen tersembunyi di truk. Kyiv mengklaim bahwa operasi ini menimbulkan kerugian sebesar $44 miliar. Pejabat AS sendiri dilaporkan tidak mendapat informasi sebelumnya.

Skala dan kecanggihan operasi ini menarik perhatian analis pertahanan, yang menyebutnya sebagai bukti bagaimana alat perang modern berkembang dengan cepat. Michael Horowitz, pakar teknologi dan inovasi dari Council on Foreign Relations, mengatakan bahwa integrasi peralatan militer lama, drone komersial, dan AI oleh Ukraina telah memberinya keunggulan strategis. 

Dia menilai kombinasi ini menciptakan vektor serangan baru yang tidak terduga. "Kita telah memasuki era serangan presisi massal dalam peperangan. Kini, serangan presisi berbiaya rendah dapat dilakukan oleh hampir semua negara atau kelompok militan," kata Horowitz.

Craig Singleton dari Foundation for Defense of Democracies, sebuah lembaga kajian kebijakan yang berfokus pada keamanan nasional AS, menyebut perintah ini sebagai titik balik dalam kebijakan drone Amerika. 

"Perintah eksekutif ini merupakan investasi yang telah lama tertunda untuk mencegah ancaman dari drone asing," ujarnya. 

"Drone berbiaya rendah dan berdampak tinggi kini membentuk ulang medan perang modern dari Ukraina hingga upaya mengubah Selat Taiwan menjadi ‘neraka drone’ bagi militer China," tambah dia.

Singleton menekankan bahwa kebijakan baru ini mengirim pesan tegas bahwa drone tidak lagi dipandang sekadar sebagai perangkat komersial yang tidak berbahaya, melainkan sebagai platform teknologi ganda yang menjadi pusat rivalitas kekuatan besar.

"Rantai pasok drone, seperti halnya rantai pasok derek dan baterai dari China, kini menjadi titik panas dalam isu keamanan nasional. Singkatnya, China tidak lagi mendapat kelonggaran dalam urusan drone," pungkasnya.