DJI Terancam Dilarang di Amerika Serikat

DJI berpotensi menghadapi larangan total di Amerika Serikat. Mengapa?

Perusahaan drone terkemuka dunia, DJI, kini menghadapi kemungkinan larangan total di Amerika Serikat (AS) setelah audit penilaian risiko yang diwajibkan oleh National Defense Authorization Act (NDAA) terhenti.

Meskipun sudah hampir satu tahun berlalu, pemerintah AS belum memulai proses audit tersebut. Bahkan jika audit dimulai saat ini, masa depan DJI tetap tidak pasti karena batas waktu yang ditetapkan berakhir pada Desember 2025.

Pada bulan Desember 2024, DJI sempat merasa lega ketika Countering CCP Drones Act tidak dimasukkan dalam NDAA Tahun Fiskal 2025 yang disahkan oleh Kongres AS.

Sebagai gantinya, NDAA mengharuskan dilakukannya "penilaian risiko" dalam kurun waktu satu tahun sebelum keputusan akhir diambil. Apabila DJI gagal dalam penilaian tersebut, maka larangan akan diterapkan. Hal ini diungkapkan dalam laporan dari PetaPixel pada Selasa, 11 November 2025.

Sejak awal, DJI menyambut positif adanya audit ini. Namun, selama hampir satu tahun, perusahaan tersebut tidak melihat adanya kemajuan dari pemerintah AS untuk memulai penilaian risiko.

Pada bulan April 2025, DJI telah memberikan peringatan bahwa jika penilaian tidak segera dimulai, prosesnya mungkin tidak akan berlangsung adil karena auditor akan merasa tertekan oleh waktu.

"Kami menyambut baik pengawasan dan yakin produk kami dapat bertahan dari pengawasan paling ketat mereka," kata juru bicara DJI kepada PetaPixel.

"Kami merasa bahwa orang-orang yang mata pencariannya bergantung pada produk DJI berhak atas evaluasi yang adil dan tepat waktu untuk menghilangkan keraguan terhadap perusahaan kami dan meyakinkan pelanggan DJI serta publik AS bahwa drone DJI aman dan terjamin," tambahnya.

Kekhawatiran Terkait Larangan Otomatis

Dua bulan setelahnya, dengan waktu tersisa hanya enam bulan sebelum tenggat waktu audit yang berakhir pada Desember 2025, DJI kembali mendorong lembaga-lembaga terkait untuk segera memulai audit yang telah ditentukan.

"Jika tidak ada lembaga yang maju dan menyelesaikan tinjauan sebelum batas waktu Desember 2025, ketentuan NDAA dapat memicu larangan otomatis terhadap DJI bukan karena kesalahan kami, melainkan hanya karena tidak ada lembaga yang memilih untuk mengambil tugas meninjau produk kami," tegas DJI.

Hingga Juli 2025, tidak ada perkembangan signifikan, ketika DJI mendapati bahwa beberapa anggota parlemen berupaya mempercepat waktu audit menjadi 30 hari.

"Meskipun belum ada indikasi formal bahwa proses peninjauan yang diamanatkan telah dimulai, desakan baru-baru ini dari anggota parlemen pada 10 Juli mendesak Kantor Direktur Intelijen Nasional untuk menyelesaikan tinjauan dalam waktu 30 hari," kata DJI.

"Seruan untuk urgensi ini pada prinsipnya disambut baik, tetapi menimbulkan kekhawatiran serius tentang kompromi kredibilitas tinjauan," klaim DJI.

Perusahaan tersebut menekankan bahwa penilaian yang kredibel memerlukan waktu yang cukup untuk meninjau bukti dan harus memberikan kesempatan yang berarti untuk keterlibatan, klarifikasi, serta dialog yang bertanggung jawab.

Mereka mendesak para pembuat kebijakan agar memastikan bahwa tinjauan ini bersifat transparan, berbasis bukti, dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

DJI Makin Terancam

Isu ini menjadi sangat krusial karena belum ada tanda-tanda bahwa proses peninjauan telah dimulai. Saat ini, hanya tersisa 43 hari sebelum batas waktu berakhir, dan DJI mengungkapkan bahwa audit masih belum dilaksanakan.

"Audit itu tidak pernah secara resmi ditugaskan kepada badan AS mana pun dalam RUU NDAA, dan tidak ada lembaga yang mengambil tanggung jawab, meskipun kami terus-menerus meminta audit yang adil dan transparan sepanjang tahun," tulis DJI dalam unggahan di Instagram. Dengan situasi ini, kemungkinan larangan terhadap DJI semakin mendekat.

Perusahaan tersebut mengingatkan bahwa "DJI dapat dilarang di AS tanpa alasan yang adil atau proses hukum yang semestinya." DJI juga mengalami "larangan lunak" terhadap impor, yang terlihat dari minimnya peluncuran produk baru di AS pada tahun ini.

Larangan ini bisa berubah menjadi lebih ketat dalam waktu singkat. Di sisi lain, meskipun pemerintah AS melaksanakan audit, tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan berpihak pada DJI.