Opini: Purbaya dan Arah Baru Ekonomi Nasional

Purbaya memadukan disiplin fiskal dengan intervensi strategis negara, bertujuan melindungi rakyat kecil.

Pendahuluan:

Kebijakan ekonomi nasional Indonesia sedang memasuki fase penting dalam sejarah modernnya. Di tengah ketidakpastian global, disrupsi teknologi, dan tekanan fiskal pasca-pandemi, muncul gebrakan kebijakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menandai arah baru pembangunan nasional.

Berbeda dari ortodoksi teknokrat Berkeley Mafia yang mendominasi era Orde Baru, pendekatan Purbaya lebih progresif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Ia memadukan disiplin fiskal dengan intervensi strategis negara, bertujuan melindungi rakyat kecil dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Langkah-langkah ini menunjukkan pergeseran paradigma dari model pasar bebas menuju ekonomi hibrida — sistem yang menyeimbangkan antara efisiensi pasar, intervensi negara, dan pemerataan hasil pembangunan.

Bukan Berkeley: Arah Baru Pasca-Ortodoksi

Aliran Berkeley Mafia (Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana) berperan besar dalam menstabilkan ekonomi pasca-1966. Mereka membawa disiplin ekonomi makro, deregulasi, dan keterbukaan pasar sebagai dasar pembangunan.

Namun, pendekatan itu juga meninggalkan ketergantungan pada modal asing, serta kesenjangan struktural antara pusat dan daerah.

Purbaya keluar dari ortodoksi ini. Ia menyadari bahwa stabilitas makro tidak boleh dicapai dengan mengorbankan pemerataan sosial dan kemandirian nasional.

'Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah statistik, bukan kemajuan', menjadi semangat yang merefleksikan arah reformasi fiskal dan ekonomi Purbaya.

Ia memandang bahwa ekonomi pasar perlu regulasi yang adil, redistribusi yang berkeadilan, dan negara yang aktif sebagai arsitek pembangunan, bukan sekadar wasit.

Lebih Dekat ke Sumitro dan Mubyarto

Dalam konteks pemikiran ekonomi Indonesia, Purbaya berada di antara dua tokoh besar: Sumitro Djojohadikusumo dan Mubyarto.

Seperti Sumitro, ia menekankan peran negara dalam industrialisasi, kemandirian fiskal, dan pembangunan jangka panjang berbasis inovasi.

Namun, semangat kebijakannya juga mencerminkan jiwa kerakyatan ala Mubyarto, yang menempatkan ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Purbaya memahami bahwa kemakmuran nasional tidak dapat hanya diukur dari pertumbuhan GDP, melainkan dari pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan produktif.

Pendekatan ini menjadikan Purbaya sebagai figur teknokrat moral, yang berusaha mengembalikan pembangunan pada cita-cita konstitusional:

"Kemakmuran rakyat adalah hukum ekonomi tertinggi."

Sejalan dengan Pemikiran Joseph Stiglitz

Dalam skala global, paradigma Purbaya sejalan dengan Joseph E. Stiglitz, ekonom peraih Nobel yang mengkritik neoliberalisme, IMF, dan Washington Consensus.

Stiglitz menegaskan bahwa pasar bebas sering menciptakan ketimpangan, bukan kesejahteraan, dan negara harus hadir untuk memastikan keadilan ekonomi.

Purbaya tampak mengadopsi pendekatan serupa:

Negara tidak boleh pasif.

Kebijakan fiskal harus pro-rakyat.

Ekonomi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya.

Dengan langkah-langkah seperti reformasi pajak progresif, subsidi tepat sasaran, dan kebijakan karbon hijau, Purbaya berupaya menyeimbangkan antara pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan.

Prediksi Intelijen ekonomi:

Jika konsistensi kebijakan Purbaya terjaga, Indonesia berpotensi membangun model ekonomi hibrida yang memadukan:

1.⁠ ⁠Disiplin teknokratik ala Sumitro – untuk menjaga fondasi fiskal dan daya saing industri.

2.⁠ ⁠Keadilan sosial ala Mubyarto – untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

3.⁠ ⁠Kritik etis ala Stiglitz – untuk memastikan bahwa ekonomi global tetap berpihak pada manusia, bukan korporasi.

Penutup

Gebrakan Menkeu Purbaya bisa menuntun Indonesia menuju kemandirian fiskal, pemerataan sosial, dan inovasi hijau, menjadikannya contoh negara berkembang yang sukses menggabungkan pasar dan moralitas.

Purbaya tampil bukan sekadar teknokrat klasik yang mengejar angka pertumbuhan, tetapi sebagai reformis moral ekonomi yang mengembalikan arti pembangunan kepada rakyat.

Ia menunjukkan bahwa Indonesia tidak harus memilih antara pasar bebas atau etatisme total, melainkan bisa menempuh jalan tengah yang berkeadilan dan berdaulat.

Dengan arah ini, masa depan ekonomi Indonesia dapat dibangun di atas tiga pilar utama:

1.⁠ ⁠Efisiensi pasar,

2.⁠ ⁠Peran negara yang kuat,

3.⁠ ⁠Keadilan sosial sebagai panglima.

Oleh: A.M. Hendropriyono