Menteri Keuangan 'Koboi' Purbaya Yudhi Sadewa: Kebijakan Likuiditas Rp200 Triliun Hadapi Tantangan Sektor Riil

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru menjabat, telah memulai arah kebijakan fiskal baru dengan pendekatan yang disebutnya bergaya “koboi”. Kebijakan ini berfokus pada pelonggaran likuiditas di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai harapan, dengan harapan dapat memicu efek domino positif.

Pada hari kedua menjabat, Sadewa langsung mengambil langkah strategis dengan mengusulkan pemindahan dana pemerintah. Ia mengusulkan transfer dana sebesar Rp200 triliun dari total Rp425 triliun cadangan kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Langkah berani ini bertujuan untuk menggerakkan sistem keuangan yang dianggap “kering” dan memfasilitasi penyaluran kredit ke sektor riil. Namun, keberhasilan Kebijakan Likuiditas Sadewa ini sangat bergantung pada dukungan dari sisi permintaan agar dana tersebut tidak hanya mengendap di neraca bank.

Strategi Likuiditas ala Menteri Keuangan Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa, yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati, menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan mengadopsi strategi intermediasi keuangan. Ini dilakukan dengan memobilisasi cadangan kas pemerintah yang menganggur di BI dan memindahkannya ke bank-bank Himbara.

Dalam rapat kerja pertamanya dengan Komisi XI DPR pada Rabu (10/9), Sadewa menjelaskan bahwa sistem keuangan saat ini “kering” karena mesin ekonomi belum berjalan optimal. Dengan memindahkan dana ini, likuiditas diharapkan mengalir ke sistem perbankan, menurunkan biaya pendanaan bank, dan mempermudah akses kredit bagi sektor riil.

Sadewa ingin agar “agen” ekonomi, seperti bank, pelaku usaha, dan pengusaha sektor riil, dapat beroperasi secara optimal melalui saluran masing-masing. Kebijakan Likuiditas Sadewa ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pergerakan ekonomi yang lebih dinamis dan produktif.

Tantangan Sektor Riil dan Stimulus Pendukung

Meskipun injeksi likuiditas dapat meningkatkan pasokan kredit, Sadewa menyadari bahwa likuiditas saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank hanya akan menyalurkan kredit jika permintaan agregat cukup terstimulasi dari masyarakat dan dunia usaha.

Jika permintaan tetap lemah, perusahaan atau rumah tangga akan ragu untuk meminjam dari bank, sehingga dana tersebut hanya akan mengendap di sistem perbankan. Tanpa kepercayaan terhadap permintaan, bank cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, dan likuiditas tidak akan berubah menjadi pinjaman produktif.

Oleh karena itu, Kebijakan Likuiditas Sadewa ini perlu dipadukan dengan pendorong sisi permintaan di sektor riil. Ini termasuk percepatan implementasi program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan tiga juta rumah, agar benar-benar menghasilkan efek berganda ekonomi.

Manfaat ekonomi tersebut dapat berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Paket insentif juga dibutuhkan bagi pekerja dan pelaku usaha yang terdampak perlambatan ekonomi, sehingga mereka dapat membantu mendorong permintaan agregat ke atas. Diversifikasi ekspor juga penting agar bisnis dapat bertahan di tengah eskalasi ekonomi global.

Koordinasi Fiskal-Moneter dan Pengawasan Perbankan

Kebijakan Likuiditas Sadewa ini mendapat perhatian luas setelah bertahun-tahun kebijakan fiskal yang konservatif. Namun, koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter harus tetap terjaga agar tidak mengirimkan sinyal yang membingungkan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi.

Mandat antara otoritas fiskal dan moneter harus tetap jelas. Otoritas fiskal mendorong intermediasi melalui pengelolaan anggaran, sementara peran bank sentral tetap melindungi inflasi, stabilitas rupiah, dan suku bunga pasar uang. Secara teknis, perlu ada pemahaman bersama kapan bank sentral harus mensterilkan kelebihan likuiditas.

Literatur ekonomi di seluruh dunia menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter untuk menghindari sinyal yang bertentangan, terutama terkait operasi pelonggaran atau pengetatan likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan yang diperlukan, tetapi juga memperingatkan bank untuk menerapkan mitigasi risiko dalam penyaluran kredit.

Suara dari parlemen juga semakin kuat untuk menetapkan batasan risiko di sekitar kebijakan likuiditas ini. Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menekankan perlunya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia agar tujuan fiskal dan moneter selaras. Langkah ini diperlukan untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah, sekaligus memastikan kredit benar-benar sampai ke sektor riil.

Misbakhun juga menyatakan bahwa penempatan likuiditas tidak boleh berhenti di bank Himbara saja, tetapi juga diperluas ke bank swasta yang sehat, dan diarahkan ke sektor padat karya. Pengawasan penyaluran kredit menjadi krusial agar tidak menjadi “kredit yang tidak disalurkan” atau undisbursed loans.

Indonesia belajar dari upaya pemulihan ekonomi COVID-19, yang melihat suntikan likuiditas besar tetapi dampaknya kurang terasa di sektor riil. Negara harus menghindari pengulangan kesalahan masa lalu. Kali ini, likuiditas harus dikaitkan dengan stimulus sektor riil, dengan aturan bahwa dana tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

Pemerintah, bekerja sama dengan BI dan OJK, perlu menetapkan indikator pertumbuhan kredit yang terukur berdasarkan sektor, mulai dari UMKM, manufaktur padat karya, pertanian, hingga perumahan. Indikator ini akan menjadi tolok ukur untuk memutuskan apakah Kebijakan Likuiditas Sadewa perlu diintensifkan atau disesuaikan. Jika injeksi likuiditas menghasilkan kapasitas produksi baru, peningkatan pendapatan, dan perluasan perdagangan, masyarakat harus merasakannya di pasar, toko-toko kecil, pasar kerja, dan hasil produksi pabrik.

Sumber: AntaraNews