Menteri PUPR Basuki Tolak Usulan Pembentukan Badan Air Nasional: Koordinasi Makin Susah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara terkait usul pembentukan Badan Air Nasional di kabinet pemerintahan berikutnya.

Dia mempersilakan jika wacana semacam itu dimunculkan, namun putusan ada di tangan pemerintah selanjutnya. 

"Nanti kita lihat rumusannya, kita lihat lagi nanti," ujar Basuki singkat di tengah rangkaian acara World Water Forum ke-10 Bali, dikutip Jumat (24/5).

Menurut dia, pengelolaan soal air saat ini masih efektif berkat bantuan Dewan Sumber Daya Air Nasional, yang merumuskan berbagai hal untuk kemudian dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Selain itu, Basuki juga tak ingin dengan adanya badan/lembaga baru membuat koordinasi antar pemangku kepentingan jadi semakin sulit. 

"Saya kira masih cukup. Kami dengan BMKG, bekerja sama dengan pertanian, dengan kehutanan, dewan sumber daya air nasional, kita sudah cukup terbantu. Enggak gampang kalau makin banyak badan itu koordinasinya makin susah," tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyinggung soal urgensi pembentukan Badan Air Nasional. 

AHY mengaku telah menyampaikan gagasan terkait pentingnya mengoordinasikan segala urusan manajemen air di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa. 

"Artinya, kita berharap ada sebuah badan yang khusus menangani air. Ini bukan yang pertama, ada sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu, yang memiliki kewenangan untuk bisa mengelola air secara komprehensif," ujarnya. beberapa waktu lalu.

“Termasuk regulasinya dipersiapkan dengan baik, kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah ini juga menjadi kekuatannya," kata AHY.

Oleh karenanya, AHY menilai pembentukan Badan Air Nasional buka hanya sekadar menambah birokrasi baru, tapi jadi wadah besar bagi penataan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor air, termasuk krisis air.

Namun, AHY menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan agar Badan Air Nasional nantinya bisa terbentuk di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Dia menegaskan itu hanya sebagai sebuah saran. 

"Tapi saya enggak punya kewenangan, saya tadi hanya menyampaikan di forum internasional ataupun akademis yang bisa kita diskusikan kalau ada nilai-nilai yang baik atau positif. Kita enggak usah ragu-ragu untuk belajar saling belajar dari negara yang terlebih dahulu melakukannya, itu pun sesuatu yang baik untuk kita dan pemerintahan di tingkat daerah," ungkapnya.