Menteri Ara Curhat ke Bank Dunia, Hanya Mampu Bangun 300.000 Rumah dari Target 3 Juta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membahas Program Rumah Layak Huni dan KUR Perumahan, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Kementerian Pariwisata juga akan dilibatkan dalam program ini guna melakukan penataan kawasan pesisir.

kami pembantu presiden, tidak usah ragu-ragu, kapanpun kami siap direshuffle," kata Maruarar

Menteri Ara secara blak-blakan mengaku jika pemerintah tidak memiliki cukup anggaran untuk membangun program 3 juta rumah rakyat.

Selain Boy Thohir, ada pula PT Berau Coal Energy Tbk yang akan melaksanakan proses pertama pembangunan rumah rakyat di Kalimantan Timur.

Namun, Ara tidak menyebutkan secara spesifik lokasi dan pemilik lahan tersebut.

Dalam hal ini, Menteri Ara akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Maruarar mengusulkan konsep gotong royong alias kolaborasi dalam pembangunan tiga juta rumah dalam satu tahun.

Ara, Menteri Perumahan juga akan memprioritaskan pembangunan rumah bagi prajurit TNI.

Ara akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak.

Penetapan tersangka diumumkan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait pelaksanaan proyek yang diduga menyimpang dari ketentuan.

Menurut Ribka, reformasi tata kelola diperlukan mengingat pengelolaan Dana Otsus selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Selain menerima gaji, peserta PMN juga akan mendapatkan bimbingan dari mentor.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi antara Kementerian UMKM dengan sejumlah platform marketplace.

Kebiasaan yang kurang baik adalah cenderung menghamburkan uang di awal dan berhemat di tanggal-tanggal akhir.

Sejumlah lahan milik perusahaan telah mencapai kesepakatan untuk segera ditindaklanjuti sebagai lokasi pembangunan huntap.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sukses menggelar BRI Consumer Expo 2026 di Jayapura, Papua, untuk mendukung program pemerintah tiga juta rumah dan mempermudah akses KPR subsidi bagi masyarakat.

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau proyek Hunian Warisan Bangsa Purwakarta, yang menjadi prototipe nasional perumahan terjangkau, menawarkan solusi hunian berkualitas bagi masyarakat luas.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyerap aspirasi penghuni Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Batam, menegaskan komitmen penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja.

Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, dengan usulan bantuan telah diajukan kepada Kementerian Sosial untuk tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) gencar berkoordinasi lintas sektoral demi menyukseskan Program Tiga Juta Rumah, dengan fokus pada validasi data dan literasi keuangan masyarakat.