Lowongan untuk Bos Koperasi Desa Merah Putih Dibuka, Simak Syaratnya
Kemhan resmi membuka pendaftaran untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026, yang ditujukan bagi Koperasi Desa Merah Putih.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah resmi membuka pendaftaran untuk Rekrutmen Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Pendaftaran ini khusus ditujukan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Mengacu pada informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemhan dan Kementerian Koperasi, pemerintah sedang mencari generasi muda yang siap berkontribusi dalam pengembangan KDKMP. Ini merupakan kesempatan bagi sarjana muda untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional.
"Pendaftaran dibuka hingga 17 April 2026 dan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui sppi-kdkmp.id," tulis mereka pada Selasa (17/3/2026). Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar, antara lain:
- Usia maksimal 35 tahun
- Pendidikan minimal Strata 1 (S1)
- Sehat jasmani dan rohani
- Memiliki SKCK yang masih berlaku
- Bersedia ditempatkan di mana saja.
"Keterlibatan generasi muda dalam penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional, karena desa yang mandiri dan sejahtera merupakan fondasi kuat bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan pertahanan negara," tambah unggahan tersebut.
Tindak Lanjut Arahan Presiden
Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto baru-baru ini memimpin rapat koordinasi (rakor) untuk membahas persiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Rapat tersebut diadakan pada 12 Maret 2026, dan menjadi langkah penting dalam menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut menekankan pentingnya percepatan penyiapan 80.000 koperasi yang ditargetkan dapat beroperasi secara bertahap mulai Agustus 2026.
"Bapak Presiden menargetkan program ini dapat segera berjalan dan mulai operasional secara bertahap pada bulan Agustus," ungkap Donny dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di laman Kementerian Pertahanan.
Ia menambahkan bahwa untuk mencapai target tersebut, diperlukan langkah-langkah cepat dalam proses perekrutan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia yang akan mengawaki koperasi tersebut. Dengan demikian, semua persiapan harus dilakukan dengan baik agar program ini bisa terlaksana sesuai rencana.
Rekrut 30.000 Orang
Dia menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk merekrut dan melatih sekitar 30.000 tenaga pengawak koperasi. Proses ini akan dilakukan melalui pola pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri. Dia menegaskan pentingnya adanya sinergi serta koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Hal ini mencakup mulai dari proses perekrutan, penyiapan kurikulum pelatihan, hingga dukungan regulasi dan anggaran yang diperlukan.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Panglima TNI, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, serta Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan. Selain itu, juga hadir Pejabat TNI-Polri, Pejabat dari Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Sesmenko Pangan, BKN, dan Kementerian Keuangan. Kehadiran berbagai pejabat ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program perekrutan dan pelatihan tenaga pengawak koperasi.