Kesiapan Mudik Lebaran 2026: Kemenhub Pastikan Kelaikan Transportasi dan Diskon Tarif

Jelang Mudik Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan gencar memastikan kelaikan sarana transportasi. Pemerintah juga siapkan diskon tarif dan mudik gratis demi kelancaran perjalanan masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) gencar memeriksa kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Hal ini dilakukan menjelang masa Mudik Lebaran tahun 2026. Tujuannya memastikan perjalanan mudik berlangsung aman, lancar, dan berkeselamatan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan fokus pada uji kelaikan semua moda transportasi. Ini meliputi darat, laut, udara, serta kereta api. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian PUPR untuk jalan tol dan arteri nasional.

Pemerintah berupaya membantu warga dengan kebijakan diskon tarif layanan transportasi. Selain itu, ada pula program mudik gratis. Ini semua demi kenyamanan dan ketertiban selama Mudik Lebaran.

Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Jelang Mudik Lebaran 2026

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memulai serangkaian pemeriksaan menyeluruh terhadap kelaikan sarana transportasi. Pemeriksaan ini dikenal dengan istilah ramp check atau uji kelaikan. Kegiatan ini mencakup moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api untuk memastikan semua memenuhi standar keselamatan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, "Kami melakukan ramp check atau uji kelaikan persiapan sarana prasarana yang berkaitan dengan moda transportasi baik darat, laut, udara, serta kereta api." Selain itu, Kemenhub juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memeriksa kelaikan jalan tol dan jalan arteri nasional. Pemeriksaan ini penting agar jalur yang dilalui pemudik aman dan nyaman.

Koordinasi juga dijalin dengan Korps Lalu Lintas Polri dan Direktorat Jenderal Bina Marga. Kerja sama ini bertujuan menyiapkan pengaturan angkutan yang optimal selama masa Mudik Lebaran. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung perjalanan mudik yang tertib.

Kebijakan Diskon Tarif dan Stimulus Ekonomi Mudik

Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk meringankan beban pemudik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan diskon tiket pesawat rute domestik kelas ekonomi sebesar 17 persen hingga 18 persen. Diskon ini berlaku pada periode 14-29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang.

Selain itu, diskon tarif jasa kepelabuhanan pada angkutan penyeberangan sebesar 100 persen akan diberlakukan. Kebijakan ini berlaku dari 12 sampai 31 Maret 2026, menargetkan 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Diskon tarif kapal penumpang juga diberikan sebesar 30 persen dari tarif dasar, berlaku dari 11 Maret hingga 5 April 2026, untuk 445.000 penumpang.

Untuk layanan kereta api, diskon tarif sebesar 30 persen akan diberlakukan dari 14 sampai 29 Maret 2026. Kebijakan ini menargetkan 1,2 juta penumpang. "Tahun ini dalam rangka libur hari besar nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah Rp911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN," kata Airlangga.

Program Mudik Gratis dan Fleksibilitas Hari Kerja

Sebagai bagian dari upaya memfasilitasi Mudik Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan program mudik gratis. Program ini menyiapkan 401 bus menuju 34 kota tujuan di sembilan provinsi. Selain itu, kementerian juga memfasilitasi 50.000 penumpang menggunakan layanan angkutan laut.

Tidak hanya itu, program mudik gratis juga mencakup 28.182 penumpang yang akan menggunakan layanan kereta api. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, "Sejalan dengan Program Mudik Gratis, kegiatan ramp check juga terus dilakukan." Ini menunjukkan komitmen pemerintah pada keselamatan pemudik.

Guna memudahkan warga merencanakan perjalanan, pemerintah juga memberikan fleksibilitas penetapan hari kerja. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta dapat memanfaatkan tanggal 16, 17, 25, 26, serta 27 Maret 2025 sebagai hari kerja yang fleksibel. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik.

Sumber: AntaraNews