Ini Penampakan dan Spesifikasi Rumah Subsidi Ukuran 14 Meter, Dijual Rp100 Juta

Sebelum menilai kelayakan sebuah rumah, perlu dilihat terlebih dahulu dari aspek standar ergonomi atau kebutuhan dasar ruang gerak manusia.

Rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 hingga 18 meter persegi tengah menuai pro dan kontra.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat alternatif dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Pemerintah mengklaim bahwa desain dan ukuran rumah subsidi tersebut masih sebatas rencana.

Sebaiknya pemerintah agar fokus membangun hunian vertikal yang layak dan terjangkau.

Pemerintah berencana membuat cicilan rumah subsidi menjadi Rp600.000 per bulan.

Pemerintah terbuka terhadap kritikan masyarakat terkait konsep rumah subsidi luasan 14 meter yang baru diperkenalkan.

Pemerintah menawarkan konsep desain rumah subsidi kepada seluruh pengembang yang akan dibangun untuk wilayah perkotaan.

Pengunjung melihat contoh desain (mock up) rumah subsidi dengan luas 14 m persegi dan 23,4 meter persegi di Jakarta, Minggu (15/06/2025).

Ara pro dengan luas rumah 18 meter persegi. Sementara Fahri menilai luas rumah layak minimal 36 meter persegi.

Menteri Ara menyebut, rumah subsidi akan tetap layak huni meskipun ukurannya diperkecil.

kepastian bunga tetap tersebut menjadi bentuk konsistensi pemerintah dalam menjaga keterjangkauan program rumah subsidi.

Menurut Tito, dengan perluasan cakupan MBR ini diharapkan dapat semakin mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Lima model kolam ikan memanjang yang terletak di samping rumah subsidi dapat memberikan suasana hunian yang asri dan menenangkan.

Masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

ALTI yang beberapa tahun lalu masih dalam tahap membangun organisasi kini telah berkembang pesat, baik dari sisi kelembagaan maupun penyelenggaraan kompetisi.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Ruang kerja wakil bupati dan sekda juga terlihat sudah disegel.

Kehadiran Anang Hermansyah sebagai Special Judge pun semakin melengkapi kemeriahan kompetisi dengan apresiasi dan masukan berharga.

Nadiem dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar terkait kasus korupsi yang melibatkan pengadaan Chromebook.