Gubernur Sumbar Tegas: Periksa Rantai Distribusi Pangan, Cegah Penimbunan Pasca Bencana

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi instruksikan TPID dan instansi terkait untuk memeriksa rantai distribusi pangan serta stok harian pascabencana hidrometeorologi, guna mencegah penimbunan dan menjaga stabilitas harga.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengeluarkan instruksi tegas kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya. Instruksi ini bertujuan untuk memeriksa secara berkala rantai distribusi pangan serta stok harian, khususnya pascabencana hidrometeorologi yang melanda provinsi tersebut.

Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif untuk mencegah praktik penimbunan barang dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pemantauan harga dan stok harian di seluruh pasar utama provinsi menjadi prioritas utama guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang esensial.

Mahyeldi juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha dan jaringan distribusi pangan. Mereka diminta untuk tidak memanfaatkan situasi bencana dengan menaikkan harga bahan pokok atau kebutuhan penting masyarakat lainnya secara tidak wajar, demi kepentingan pribadi.

Peringatan Keras terhadap Penimbunan dan Kenaikan Harga

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh memanfaatkan penderitaan masyarakat di tengah situasi bencana. "Siapapun yang menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah serta aparat penegak hukum," tegasnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggar.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pelarangan, pengawasan, serta tindakan terhadap pedagang yang menaikkan harga di atas aturan yang ditetapkan. Tindakan ini berlaku untuk barang pokok dan kebutuhan hidup lainnya yang harganya tidak wajar.

Menurutnya, mencari keuntungan dengan menekan masyarakat dalam situasi sulit adalah tindakan yang tidak bermoral dan tidak berempati. Mahyeldi mengingatkan bahwa praktik semacam itu dapat dikenai sanksi hukum yang berat, menjamin keadilan bagi masyarakat.

Optimalisasi Distribusi dan Ketersediaan Pasca Bencana

Selain penindakan, Gubernur juga menginstruksikan instansi terkait untuk berkoordinasi intensif dengan Bulog dan distributor besar. Koordinasi ini penting untuk memastikan suplai beras, gula, minyak goreng, telur, dan kebutuhan utama lainnya tetap aman dan tersedia di seluruh wilayah.

Kepada bupati dan wali kota di masing-masing daerah, Mahyeldi meminta pelaksanaan langkah konkret seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah secara masif. Ini sangat penting terutama di daerah-daerah yang terdampak berat oleh bencana hidrometeorologi, untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau.

Lebih lanjut, Gubernur juga meminta pendataan sarana industri perdagangan yang terdampak, seperti pasar, sentra industri, serta pelaku IKM dan IMB. Pendataan ini akan membantu pemerintah dalam merencanakan pemulihan ekonomi dan memastikan kelancaran rantai pasok di masa mendatang.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diimbau untuk antisipatif dan responsif dalam menjaga ketersediaan barang pokok, barang penting, dan elpiji. Hal ini krusial di tengah keterbatasan akses logistik antarwilayah, guna mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali.

Sumber: AntaraNews