Gubernur Pramono Bakal Beri Sanksi Pelindo, Imbas Kemacetan Horor di Tanjung Priok
Pramono akan memberi teguran langsung kepada pihak terkait usai memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan melakukan monitoring.
Tanjung Priok menjadi sorotan dalam dua hari terakhir. Bagaimana tidak, kemacetan horor yang membuat pengendara yang berada di Jakarta Utara tersebut tidak bergerak sama sekali. Tidak tanggung, seorang pengguna jalan yang melintasi wilayah tersebut mengaku terjebak selama 4 jam.
"Saya tidak melihat berita (antrean truk) Priok, saya kejebak 4 jam stuck asli deh," keluh Dea, salah satu pengguna jalan saat ditanya Liputan6.com, Sabtu (19/4).
Merespons hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan tinggal diam. Sebagai kepala daerah, Pramono merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa warganya akibat kejadian terkait.
Dia mengaku akan memberi teguran langsung kepada pihak terkait usai memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan melakukan monitoring.
"Saya sudah meminta kepada dinas perhubungan maupun nanti saya sendiri akan memberikan peringatan sekeras-kerasnya. Bentuknya apa sedang kita rumuskan," tegas Pramono Anung di Jakarta hari ini.
Pramono menganalisa, berdasarkan teknis manajemen dilakukan NPCT-1 sebagai pengelola truk di pelabuhan, terdapat hal dipaksakan dari kapasitas normal.
"Jadi begini, seperti kita ketahui bahwa Tanjung Priok itu kapasitasnya 2.500 truk per hari.Kemarin dipaksakan 4.000 truk per hari. Yang mengelola yang namanya NPCT-1. Ini kan yang selalu dan dibawah Pelindo," jelas Pramono.
Hasil Pantauan
Namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, nyatanya bukan 4.000 truk melainkan 7.000 truk perhari. Akibatnya, tidak ada ruang bagi kendaraan lain bergerak dan membuat kemacetan yang sangat luar biasa.
"Saya sudah minta untuk kepala dinas melakukan cek lapangan. Setelah dilakukan pengecekan lapangan memang di dalamnya terjadi jam (macet) gak bergerak dan bukan 4.000 truk per hari ternyata 7.000 per hari," ungkap Pramono.
Pramono mengakui, Pelindo secara resmi telah menyampaikan permintaan maaf kepadanya dan seluruh pihak terdampak. Dia pun meminta hal itu tidak boleh terjadi kembali.
"Tidak boleh terjadi kembali! Untuk itu sebagai Gubernur Jakarta saya mohon maaf. Saya mohon maaf kejadian ini, Walaupun itu bukan tanggung jawab pemerintah Jakarta. Pemerintah Jakarta mendapatkan ekses dari kejadian itu yang luar biasa," dia menandasi.