Eksplorasi Agresif PHE Dinilai Jadi Kunci Ketahanan Energi Nasional

PHE sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi.

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Tauhid, menyebut PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional. Hal ini tidak terlepas dari langkah agresif PHE dalam melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di berbagai wilayah Indonesia.

"Pertamina adalah tulang punggung ketahanan energi nasional. Ke depan pun, energi Indonesia masih akan bergantung pada Pertamina. Sebagai BUMN, sudah seharusnya Pertamina terus aktif di industri ini. Jika tidak, kita bisa kehilangan kedaulatan energi," ujar Ahmad Tauhid dilansir dari Jakarta, Rabu (11/6).

Tauhid menilai berbagai penemuan cadangan migas, khususnya gas, oleh PHE tidak hanya dapat meningkatkan produksi nasional tetapi juga memperkuat ketahanan energi. Ia menyebut gas sebagai komoditas strategis yang sangat dibutuhkan, khususnya oleh industri pupuk yang selama ini masih mengandalkan impor.

"Gas berperan besar dalam ketahanan energi. Industri pupuk, misalnya, masih banyak mengimpor gas. Jika cadangan dalam negeri dimaksimalkan, kita bisa mengurangi ketergantungan tersebut," ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai langkah PHE sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi. Temuan-temuan besar yang diperoleh PHE dinilai sangat mendukung realisasi target tersebut, sekaligus menjadi landasan menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Namun, Ahmad juga menyoroti sejumlah hambatan yang masih mengganjal sektor hulu migas, terutama terkait perizinan yang dinilainya rumit dan tumpang tindih antarinstansi.

"Saya pernah lakukan studi. Banyak perizinan bisa diefisienkan. Masalahnya terlalu banyak kementerian/lembaga yang terlibat, dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan jika wilayah eksplorasinya di laut. Harus ada satuan tugas lintas K/L untuk menyederhanakan semua ini," tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya peran aktif pemerintah pusat dalam menertibkan perizinan di tingkat daerah. Menurutnya, meski pemda punya kewenangan, tetap harus ada kebijakan pusat yang kuat agar proses eksplorasi migas tidak terhambat.

"Pemerintah daerah tetap akan mendapatkan manfaat, baik dari dana bagi hasil maupun dampak ekonomi seperti pembukaan lapangan kerja dan tumbuhnya industri turunan," ucapnya.

Sebelumnya, PHE sebagai Subholding Upstream Pertamina menyatakan komitmennya untuk mendorong kemandirian energi nasional. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan eksplorasi PHE mencapai rata-rata 37 persen per tahun. PHE juga berhasil memperoleh delapan wilayah kerja eksplorasi baru.

Dua penemuan besar PHE yang menjadi sorotan adalah:

1. Struktur Kah Tedong (TDG)-001 dengan estimasi sumber daya 2C recoverable sebesar 548 miliar kaki kubik gas (bcfg).
2. Struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan estimasi 140,6 juta barel minyak ekuivalen (mmboe).

Kedua temuan tersebut diklaim sebagai penemuan eksplorasi terbesar dalam 15 tahun terakhir.