Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023, didorong pembelian kembali SBN oleh investor nonresiden. Penguatan tersebut didukung oleh yield SBN seri benchmark 10 tahun yang mengalami penurunan sebesar 20 bps (ytd) ke level 6,74 persen.

Banyaknya perempuan yang membeli SBN dari pemerintah menunjukkan mereka semakin cerdas dalam menginvestasikan hartanya.

Sebab, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tertekan di tengah pengetatan kebijakan moneter yang diterapkan The Fed. Sehingga beban belanja bunga APBN tahun depan diperkirakan semakin besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang hingga Februari turun 66,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Tahun ini penerbitan surat berharga negara hanya Rp 67,7 triliun. Lebih rendah dari penerbitan utang pada Februari 2021 yakni Rp 271,4 triliun.

Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara private placement pada 28 Maret 2022 dengan nominal sebesar Rp4,01 triliun. SBSN yang diterbitkan merupakan seri PBS-003 dengan status dapat diperdagangkan atau tradable.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mencatat, aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia senilai Rp34 triliun selama perang Rusia-Ukraina yang berlangsung pada Maret 2022.

Pembelian SBN, dilakukan melalui mekanisme lelang utama sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerbitan surat berharga negara (SBN) valas pada 2022 akan mempertimbangkan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, terutama terkait dengan rencana kenaikan suku bunga acuan.

Kementerian Keuangan melaporkan adanya tren penurunan kepemilikan asing atas surat berharga negara (SBN) selama pandemi Covid-19 berlangsung. Hal ini dipengaruhi oleh tumbuhnya minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di obligasi negara.

Pemerintah akan melelang surat berharga syariah negara (SBSN) seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) pada Selasa (25/1) pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB dengan hasil lelang diumumkan pada hari yang sama.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat lelang surat utang negara (SUN) hingga hari ini, Selasa (18/1) menyerap dana Rp25 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp84,84 triliun.

Angka ini lebih tinggi dari capaian di tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp77 triliun di tahun 2020, Rp50 triliun di tahun 2019 dan Rp46 triliun di tahun 2018.

Bank Indonesia (BI) akan membeli surat berharga negara (SBN) Rp224 triliun dengan suku bunga rendah untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Ini sebagai bentuk sinergi stimulus fiskal dan moneter, mengingat defisit APBN 2022 akan mencapai 4,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Bank Indonesia (BI) mencatat telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk pendanaan APBN sebesar Rp143,32 triliun hingga November 2021. Pembelian SBN tersebut terdiri dari Rp67,87 triliun melalui lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebagai dukungan pembiayaan APBN 2021 terus dilakukan. Hingga 15 Oktober 2021, ia menyebutkan pembelian SBN oleh BI di pasar perdana tersebut mencapai angka Rp 142,74 triliun.

Bank Indonesia (BI) mencatat, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) hingga 31 Agustus 2021 mencapai Rp137,49 triliun. Hal ini sebagai komitmen berpartisipasi dalam pembiayaan APBN.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melanjutkan burden sharing atau berbagi beban untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III. BI akan membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah yang diterbitkan dengan cara private placement.

Bank Indonesia (BI) melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk pendanaan APBN 2021. Hingga 16 Agustus 2021, pembelian SBN di pasar perdana tercatat sebesar Rp131,96 triliun.