Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Dalam rangka Penyempurnaan UU Cipta Kerja, Disnakertrans Jateng mengadakan pertemuan dengan serikat buruh dengan para pekerja se-Jateng. Pertemuan itu dilakukan guna menjaring aspirasi bersama terkait penerapan aturan baru tersebut.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pembahasan kembali Undang-undang No 11 tahun 2021 mengenai Cipta Kerja oleh DPR adalah keliru. Dia mengatakan buruh akan melakukan aksi demonstrasi ke DPR hingga ancaman mogok kerja.

Gugatan itu diajukan setelah para pemohon selaku dokter hewan maupun sebagai pengguna jasa dokter hewan, merasa bahwa hak konstitusionalnya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak telah dilanggar.

Pemerintah diminta tidak membuat tafsir sendiri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta kerja. Anggota Badan Legislasi DPR Mulyanto mengatakan, pemerintah harus menghormati dan mengikuti putusan MK secara utuh dan tidak memaksakan tetap menjalankan UU Cipta Kerja.

Menurut Mahfud, investasi yang dibuat secara sah tak bisa dibatalkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sudah menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan Badan Legislasi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya terkait hal tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Menurut HNW, sejak awal banyak pihak telah mengingatkan dan mengkritisi DPR dan pemerintah terkait proses formalitas UU itu. UU itu dikritisi karena tak sesuai dengan teknik dan aturan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan Rika Irianti, ketidakpastian hukum dalam putusan tersebut lantaran MK memberikan jangka waktu dua tahun untuk memperbaikinya.

Sejak awal pembentukan UU Cipta Kerja meniru metode omnibus di Amerika dan Kanada memang bermasalah. Sebab Indonesia memiliki UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Saleh bilang, pemerintah dan DPR harus menaati putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk tidak membuat aturan turunannya.

Karena langkah Jokowi untuk mengambil kebijakan super cepat itu terhenti, bisa melumpuhkan pemerintahan yang ingin memulihkan ekonomi.

Diusulkan juga agar UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan segara diubah untuk memuat metode Omnibus Law.

Namun, MK berkata lain. Meski proses pembuatan RUU Ciptaker melanggar konstitusional, namun Undang-Undang yang dihasilkan tetap berlaku.

Sayangnya, gelombang penolakan yang berhari-hari disuarakan para buruh tidak didengar Istana. Tepatnya, 2 November 2020, Jokowi resmi meneken UU Cipta Kerja. UU yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu itu, diundangkan dalam Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.