"Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang," tutur Nur dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Ida mengatakan, sejak awal 2020 pihaknya telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. Sehingga aspirasi pekerja dipastikan telah diakomodir dengan baik oleh pemerintah.

Anwar Abbas menyebut Indonesia kini telah dikuasai oligarki politik. Menurutnya, dunia perpolitikan semakin tampak dengan jelas sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Namun, sejumlah kalangan masih menyuarakan penolakannya atas kehadiran UU ini. Termasuk salah satunya dari elemen buruh. Menaker, Ida Fauziyah, mengakui tidak bisa pemerintah menyenangkan seluruh pihak.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) hari ini. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan UU Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu. Harapannya bisa meningkatkan produktivitas.

Humas ARB, Revo mengatakan aksi kembali digelar karena rakyat merasakan sudah berulang kali ditipu oleh negara

"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat,"

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengutarakan kekecewaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut, dianggap terlalu cepat dan sangat merugikan buruh di tengah kondisi terjadi sekarang ini.

Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi. Namun untuk merealisasikan hal tersebut, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

RUU Cipta Kerja ke Paripurna, 7 Fraksi Setuju 2 Menolak. Dalam Pengesahan itu 2 Fraksi yaitu dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menolak. Sedangkan 7 Fraksi di antaranya dari PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Nasdem, PPP dan PKB menyetujui pembahasan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

"Kami menyatakan walkout dari sidang (paripurna) dan tidak bertanggungjawab (atas RUU Cipta Kerja yang akan disahkan),"

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan seluruh proses pembahasan RUU Cipta Kerja sangat terbuka dan dilakukan transparan. Pemerintah bahkan melibatkan seluruh pihak dan pemangku kepentingan untuk sama-sama melakukan pembahasan di RUU tersebut.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Raden Pardede, menanggapi polemik atas pengesahan RUU Cipta Kerja. Khususnya menyangkut soal pengurangan pesangon bagi tenaga kerja dari 32 kali menjadi 25 kali.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK menyatakan bahwa Fraksi PKS dengan tegas menolak pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas membeberkan beberapa hasil pembahasan RUU Cipta Kerja yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta Senin (5/10). Salah satunya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam UU Ketenagakerjaan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang paripurna pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para buruh di Jawa Tengah tidak mengikuti aksi mogok nasional. Ia menyarankan agar para buruh menyampaikan langsung aspirasinya kepada pihak dan lembaga yang berwenang, supaya tidak menggelar aksi demonstrasi yang menimbulkan kerumunan.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memaparkan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta Senin (5/10).