Sektor Padat Karya Dinilai akan Terdongkrak dari RUU Cipta Kerja
Nantinya perusahaan padat karya asal luar negeri yang masuk ke Indonesia akan menjadi solusi terserapnya banyak tenaga kerja dalam negeri.
Nantinya perusahaan padat karya asal luar negeri yang masuk ke Indonesia akan menjadi solusi terserapnya banyak tenaga kerja dalam negeri.
"Dalam melihat kegiatan bisnis yang sudah ada dalam KLBI (klasifikasi baku lapangan usaha), ada sekitar 1.500 sektor, itu dibagi karakternya menjadi tiga, yaitu kegiatan yang berisiko tinggi, rendah, dan menengah. Tidak hanya izin, tapi ada klasifikasi seperti itu," urainya.
Amnesty International Indonesia mengkaji penyebab gelombang penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). RUU Cipta Kerja dinilai inkonsisten dengan standar hukum HAM international dan turut melemahkan hak-hak pekerja.
Jaringan Bonus Demografi, merupakan pihak yang melibatkan influencer untuk meramaikan tagar #IndonesiaButuhKerja.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima serikat pekerja yang membahas isu-isu krusial dalam RUU Ciptaker yang kini sedang dibahas secara maraton oleh Baleg. hadir mendampingi Dasco, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya dan Anggota Baleg DPR RI Heri Gunawan.
Inefisiensi proses dan panjangnya birokrasi perizinan dinilai sebagai salah satu faktor yang menghambat kegiatan investasi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai pesimis kemampuan RUU Cipta Kerja dalam menggeliatkan sektor investasi. Mengingat pangkal masalah dari seretnya investasi di Indonesia ialah akibat faktor korupsi bukan kesulitan perizinan atas regulasi.
Bari menjelaskan, dengan market share besar yang dimiliki, Indonesia sebenarnya menjadi incaran investasi perusahaan besar dunia. Dia mencontohkan, bahkan perusahaan besar seperti Amazon, dan Tesla pun tertarik untuk masuk dan berinvestasi.
Namun demikian, dirinya meminta asas kebermanfaatan dan kepastian hukum juga perlu dipastikan dalam RUU Ciptaker. Karenanya, kepentingan buruh dan pengusaha perlu diakomodasi secara adil dan proporsional.
Hendrawan menyebut tinggal 1.800 DIM yang perlu diselesaikan DPR. Menurutnya, jika pembahasan itu lancar maka diprediksi RUU Cipta Kerja rampung sekitar bulan Oktober 2020.
Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali menilai, RUU Omnibuslaw Cipta Kerja adalah salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis. Karena itu, pemerintah dan DPR berupaya melakukan percepatan pembahasan dan pengesahan beleid tersebut.
"Pernah ada orang mau investasi bawang putih dan bawa bibit dari China, untuk masuk melalui Karantina itu prosedurnya berbelit-belit," ungkap Prima.
"Tanpa investasi asing yang cukup untuk mengolah berbagai SDA, ekonomi akan berhenti di ekstraktif saja. Tujuan ekonomi saat ini adalah industrialisasi untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing atas komoditas saat ini," katanya, Minggu (9/8).
Peningkatan kualitas SDM sangat penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Peneliti CSIS Jakarta, Yose Rizal mengatakan, RUU Cipta Kerja merupakan suatu terobosan untuk mengatasi menurunnya perekonomian. Paling krusial dalam membangkitkan ekonomi adalah dengan mendorong peluang investasi agar semakin terbuka.
Sekadar informasi, izin Amdal menjadi topik pembahasan yang cukup alot di RUU Cipta Kerja. Khususnya soal izin Amdal merupakan kewenangan daerah atau pemerintah pusat.
"Kita punya pesaing yang sangat berat. Mungkin kalau kita bicara Vietnam, Malaysia, Singapura itu sebenarnya adalah negara-negara yang menjadi pesaing kita untuk membuka diri untuk investor datang ke negara kita," ujar Benjamin.
Didik menambahkan, pemerintah dan DPR tidak boleh abai dengan aspirasi masyarakat hingga meninggalkan partisipasi publik. Dia mengingatkan, tumpuan utama pembuatan UU untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk keuntungan segelintir atau sekelompok orang.