Dia yang masuk dalam panitia kerja RUU Cipta Kerja ini juga melihat aspek penting klaster UMKM akan memiliki dampak yang positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Hal ini karena mayoritas sektor ekonomi Indonesia memang ditopang oleh sektor UMKM.

Sektor UMKM memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Tanah Air. Karena itu pemerintah harus mendukung penuh sektor tersebut.

Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari fraksi PDIP, Andreas Eddy Soesetyo meminta agar pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) klaster Riset Inovasi dalam RUU Cipta Kerja ditunda. Sebab hingga saat ini belum ada masukan dari publik terkait klaster tersebut.

Politikus Demokrat Herman Khaeron menjelaskan alasan terkait tidak hadirnya wakil partai berlambang mercy itu dalam rapat Baleg hari ini. Menurutnya, hari ini masih dalam masa reses sehingga wakil rakyat masih berkunjung ke dapil masing-masing.

RUU Cipta Kerja memuat aturan yang memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjadi badan usaha, yang selama ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas terbilang menyulitkan UMKM untuk berkembang.

Iskandar menjelaskan, pandemi covid-19 telah menghantam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi turun drastis dari 5,02 persen di 2019 menjadi 0,50 persen di 2020.

RUU Cipta Kerja merupakan pelaksanaan dari janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sebelum gelaran pilpres 2019 lalu, yakni menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kalau kita hanya di judul menciptakan lapangan kerja saja, lalu yang hidup itu usaha dimana? Industri mana? Industri nasional kah? atau bukan?" sambung Rieke.

Berdasarkan penjelasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan masing-masing fraksi, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan RUU tersebut menjadi Cipta Lapangan Kerja. Nama ini diketahui pernah menjadi nama RUU usulan pemerintah sebelum kemudian diubah menjadi cipta kerja.

"Apalagi dalam kasus Papua, kekayaan alam yang melimpah seringkali jadi obyek dari eksploitasi. Kita bersama-sama tentu harus menjaga agar ekologi dan kekayaan Papua tidak dijarah demi kepentingan yang mengatasnamakan investasi tetapi sebetulnya merusak Papua itu sendiri," jelas dia.

Puan juga berharap pemilik usaha tidak melakukan PHK kepada pekerjanya karena dampak dari pandemi Covid-19. Menurutnya, pengusaha dan pekerja dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawan hingga situasi normal.

Salah satu contoh yang dia sebut, yakni pasal 170 RUU Ciptaker yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Keputusan tersebut dinilai menghilangkan momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

"Pesan ketua umum bahwa memperhatikan perkembangan penanganan Covid-19 merupakan bencana nasional maka kita harus hati-hati di dalam setiap rancangan UU yang berpihak pada rakyat banyak," kata Politikus PAN Ali Taher dalam rapat virtual RUU Cipta kerja, Senin (27/4).