May Day, Puan Maharani Janji Akomodir Buruh di RUU Cipta Kerja

Jumat, 1 Mei 2020 10:29 Reporter : Ahda Bayhaqi
May Day, Puan Maharani Janji Akomodir Buruh di RUU Cipta Kerja Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani berjanji parlemen akan memberikan perhatian besar terhadap nasib buruh agar terjamin hak dan mendapat upah layak. Dia berjanji akan menyerap aspirasi buruh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tengah dibahas oleh DPR.

Hal tersebut disampaikan dalam rangka peringatan hari Buruh 1 Mei 2020. Puan menyayangkan peringatan May Day tak dapat digelar seperti biasanya karena pandemi Covid-19.

Puan menyinggung RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tengah dibahas oleh DPR. Dia memastikan, klaster ketenagakerjaan yang bersinggungan dengan buruh sementara ditunda. Dengan alasan sosialisasi dan penyerapan aspirasi RUU Cipta Kerja belum optimal. Salah satunya karena masalah pandemi Covid-19.

"Karena itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas permintaan Pimpinan DPR telah menghentikan pembahasan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja sehingga DPR secara optimal menerima aspirasi dan masukan dari para buruh melalui serikat pekerja dan organisasi-organisasi buruh lainnya. Kita ingin RUU Cipta Kerja mewujudkan cipta sejahtera bagi masyarakat, khususnya para buruh," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (1/5).

1 dari 1 halaman

Puan juga berharap pemilik usaha tidak melakukan PHK kepada pekerjanya karena dampak dari pandemi Covid-19. Menurutnya, pengusaha dan pekerja dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawan hingga situasi normal.

"Pihak pemilik usaha dan para pekerjanya dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali," kata politikus PDIP itu.

Puan mendesak pemerintah untuk menyampaikan langkah selanjutnya setelah operasi perusahaan dihentikan sementara karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek dan wilayah lain. Dia juga meminta pemerintah memastikan buruh yang terdampak mendapatkan bantuan sosial.

“Informasi dari pemerintah tentang tahapan-tahapan menuju aktivitas normal orang bekerja dan berusaha sangat penting untuk menyusun langkah-langkah bagi kepastian berusaha yang terkait dengan nasib para buruh," kata Puan. [rnd]

Baca juga:
Nasib UMKM Masih Samar di RUU Cipta Kerja
Politikus PKB: Pasal RUU Cipta Kerja yang Tak Pro Rakyat, Kita Coret
Anggota DPR: Pemerintah Kedodoran Susun RUU Cipta Kerja
Pakar Hukum: Omnibus Itu Bukan untuk Mengubah Atau Mencabut UU Lain
RUU Cipta Kerja Buat UMKM Cepat Naik Kelas
Pengusaha Usul Nama RUU Cipta Lapangan Kerja Diubah Agar Tak Diprotes Buruh

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini