JBD: Kami Justru Menuntut Pemerintah Membuka Lapangan Kerja

Merdeka.com - Tagar #IndonesiaButuhKerja sempat menjadi trending di media sosial. Sejumlah pesohor atau influencer ikut meramaikan isu tersebut.

Belakangan, sejumlah influencer mengklarifikasi unggahannya di media sosial. Mereka juga mengembalikan dana unggahan #IndonesiaButuhKerja ke orang yang memberikan job tersebut.

Jaringan Bonus Demografi (JBD), merupakan pihak yang melibatkan influencer untuk meramaikan tagar #IndonesiaButuhKerja.

Jaringan ini diinisiasi oleh Dr.Yoki Yusanto, Riswanda Phd, berjejaring dengan akademisi lintas kampus dan para entrepreneur muda yang punya concern dengan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Kepada redaksi merdeka.com, Yoki bercerita seperti apa gerakan yang dilakukan, Selasa (18/8):

Apa tanggapan Anda soal ramainya isu tentang influencer berbayar yang ikut mengkampanyekan RUU Cipta kerja yang kabarnya diinisiasi JBD?

Saya juga heran kenapa ini baru heboh sekarang, padahal Kita juga sudah mulai kegiatan dari bulan Februari 2020. Kenapa yang disorot juga hanya soal influencer saja? Padahal kami juga membuat beberapa webinar dan mengundang pakar, akademisi, dan diikuti beberapa media juga.

Jadi Jaringan Bonus Demografi ini apa sih?

Ini jaringan akademisi dan enterpreneur muda yang peduli pada hambatan-hambatan perekonomian Indonesia di dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja.

Posisi Anda di Jaringan Bonus Demografi?

Bisa dibilang saya pendiri, saya inisiatornya bersama beberapa teman akademisi dan entrepreneur muda.

Apa tujuan didirikannya Jaringan Bonus Demografi?

Dalam jangka pendek kami ingin menyuarakan Indonesia Butuh Kerja. Kami justru menuntut pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, terutama dalam penanganan Covid-19 ini.

Dalam jangka panjang, kami ingin membangun kompetensi dan memotivasi angkatan-angkatan kerja muda agar lebih kompetitif, baik di pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri. Itu semua hanya dapat tumbuh dengan payung regulasi yang sehat.

Apakah benar JBD yang meminta para influencer untuk mengkampanyekan RUU Cipta Kerja?

Lebih tepatnya melakukan edukasi publik dengan menyuarakan Indonesia Butuh Kerja. Itu semacam tuntutan pada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Dalam iklim demokrasi seperti ini adalah hak seluruh masyarakat untuk teredukasi. Lagipula, apa yang salah dengan mengkampanyekan Indonesia Butuh Kerja?

Bahwa salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya adalah dengan RUU Cipta Kerja ya kita dukung.

Kenapa mendukung RUU Cipta Kerja?

Saya sudah lakukan berbagai diskusi dengan teman-teman akademisi, entrepreneur, mahasiswa, dan fresh graduate. Ada kekhawatiran yang sama dari kita akan kebutuhan lapangan kerja, dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja, serta percepatan pemulihan ekonomi. Teman-teman entrepreneur juga banyak mengeluhkan sulitnya perijinan mendirikan usaha di sini.

Kita merasa perlu ada terobosan struktural dari pemerintah untuk membenahi ini semua. Agar Bonus Demografi tidak menjadi Bencana Demografi Kami ingin, tuntutan Indonesia Butuh Kerja menjadi kesadaran semua orang, agar pemerintah semakin yakin untuk melakukan penyederhanaan aturan-aturan yang menghambat perekonomian tumbuh.

Soal RUU Cipta Kerja, kita juga sudah mengkajinya bersama. Secara semangat tujuannya kita dukung, isinya pun saya pikir cukup positif. Kalau masih ada pasal-pasal yang kontroversial soal ketangakerjaan kan masih dibahas dan itu mengikutsertakan juga kawan-kawan dari serikat butuh.

Saya justru melihat banyak hoaks beredar tentang RUU Cipta Kerja terutama di sosial media sehingga banyak penolakan yang tidak berdasar.

Kenapa menggunakan jasa influencer di Sosmed?

Mungkin lebih tepat disebut sebagai publik figur. Jadi begini, awalnya kita berencana membuat diskusi dari kampus ke kampus. Tapi karena Covid akhirnya diskusi dilakukan online dan edukasi publik juga dilakukan online.

Kita melibatkan publik figur, itu hanya salah satu strategi agar edukasi publik ini sampai ke semua kalangan. Ini namanya strategi komunikasi. Komunikasi massa itu tidak bisa menggunakan satu cara saja.

Untuk yang lebih akademis, selain diskusi online kami juga buat video wawancara berisi pendapat-pendapat akademisi.

Kami juga membuat video dan poster-poster digital bahkan meme yang isinya lebih mudah dicerna untuk masyarakat awam. Untuk mencapai lebih banyak kalangan, terutama golongan muda yang apatis pada politik dan perundangan, saya rasa pelibatan publik figur bisa jadi lebih efektif.

Berapa Biayanya?

Benarkah angkanya mencapai ratusan juta?

Nominal untuk tiap publik figur kan berbeda-beda. Tapi setahu saya tidak sebesar yang diasumsikan. Tidak semua dibayar secara profesional juga ada yang karena pertemanan dengan jejaring kita, jadi cukup ditraktir saja. Lagipula ini kan suatu pekerjaan yang lazim dan tidak ada aturan yang dilanggar, wajar juga kalau dibayar kan.

Dari mana JBD mendapatkan dana untuk kegiatan ini?

Jejaring kita kan cukup luas, selain akademisi banyak juga entrepreneur muda. Kalau hanya untuk membiayai kegiatan ini, kami masih mampu tanggung bareng-bareng. Karena memang tidak terlalu besar juga. Edukasi publik lewat sosial media juga kan kita pilih karena relatif murah dan efektif.

Beberapa influencer kemudian minta maaf dan menarik unggahan, bahkan ada yang mengaku merasa tertipu. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau ada yang mengatakan ditipu. Saya sangat menyayangkan itu. Karena kami menjelaskan maksud dan tujuan kami secara gamblang pada jejaring kami yang mengajak publik figur untuk terlibat.

Pada penjelasan itu tertulis jelas, slogan kita Indonesia Butuh Kerja dan ada kata Cipta Kerja juga. Jadi harusnya ya paham, kecuali kalau tidak baca.

Beberapa publik figur kemudian menurunkan unggahan karena perundungan secara online. Tapi ada juga yang memang sudah lewat dari kesepakatan masa tayang sehingga mereka turunkan. Jadi tidak salah juga kalau diturunkan.