Merdeka.com - Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas memaparkan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta Senin (5/10). Supratman mengatakan pembahasan RUU itu dilakukan sebanyak 64 kali pertemuan, 2 kali rapat kerja dan 56 kali rapat panja.

Supratman menjelaskan terkait hasil pembahasan RUU Cipta Kerja, merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.

"Berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah," kata Supratman saat rapat paripurna, Senin (5/10).

Kemudian pembahasan DIM kata Andi dilakukan oleh panja secara intensif. Serta mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3 Oktober 2020. Selanjutnya terdapat 7 undang-undang dari RUU tersebut yang dikeluarkan.

"Terdapat 7 undang-undang dari rancangan undang-undang Cipta kerja, yang pertama UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers," ungkap Supratman.

Kedua yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, ketiga kata Andi yaitu UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Keempat yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Selanjutnya kelima, undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran dan undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan.

"Dan terakhir undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian," papar kata Supratman.

Selanjutnya terdapat 4 undang-undang yang ditambahkan dalam RUU tersebut. Andi merinci pertama yaitu UU nomor 6/1983 tentang KUP, UU nomor 8/1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan barang mewah jo undang-undang nomor 42 tahun 2009.

"Undang-undang nomor 18 tahun 2007 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia," kata Supratman.