Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tolak Pembahasan UU Ciptaker, Buruh Bakal Gelar Aksi Demonstrasi Di DPR

Tolak Pembahasan UU Ciptaker, Buruh Bakal Gelar Aksi Demonstrasi Di DPR Said Iqbal. ©Liputan6.com/Ady Anugrahadi

Merdeka.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pembahasan kembali Undang-undang No 11 tahun 2021 mengenai Cipta Kerja oleh DPR adalah keliru. Dia mengatakan buruh akan melakukan aksi demonstrasi ke DPR hingga ancaman mogok kerja.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ciptaker sebagai inkonstitusional bersyarat beberapa waktu lalu. Keputusan ini juga mengundang berbagai tanggapan mulai dari buruh, akademisi, hingga pengusaha.

Iqbal mengatakan, pihaknya bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggeruduk gedung DPR pada 7 Februari 2022. Penolakan pembahasan UU Cipta Kerja dan undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) akan jadi tema utama.

“Kami akan menggelar aksi pada 7 Februari 2022 besok, akan ada ribuan massa aksi dari Jabodetabek terutama yang akan hadir pada jam 10.00 pagi di depan gedung DPR RI,” katanya dalam konferensi pers, Minggu (6/2).

Selain di DPR, kata dia, beberapa kota industri lainnya juga akan dilaksanakan aksi demonstrasi. Di antaranya Semarang, Jepara, Surabaya, makassar, Aceh, Medan, hingga Banjarmasin.

“Aksi ini dalam rangka terus mengawal dan memastikan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja Tidak dibahas oleh DPR. Artinya dikeluarkan dari prolegnas terkait RUU. Kami minta dikeluarkan karena MK sudah jelas bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja adalh inkonstitusional,” katanya.

Iqbal juga mendengar kabar DPR sedang melakuan pembahasan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dia memandang ini akan jadi pintu masuk bagi pemerintah dan DPR untuk melakuan pembahasan UU Cipta Kerja.

“Padahal dalam pembahasan UU P3 sendiri tak pernah melibatkan partisipasi publik, Partai Buruh atau serikat buruh, KSPI dan lainnya belum pernah terima draf revisi UU P3. Kita gak punya draft apakah ini akan-akalan atau memaksakan kehendak?” katanya.

Kampanye Besar-besaran

Lebih lanjut, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga mengatakan akan melakukan kampanye besar-besaran. Artinya, dalam hal ini, akan meminta masyarakat tak memilih parpol yang mendukung UU Cipta Kerja dibahas lagi, khususnya di klaster ketenagakerjaan.

“kalau terus memaksakan kehendak, tak melibatkan partisipasi publik untuk bahas revisi UU P3, serikat buruh, KSPI, FSPMI akan menyerukan pemogokan stop produksi,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya dalam putusan MK, jenis UU Cipta Kerja tak dikenal karena tak ada dalam UU P3. Maka, jadi salah satu langkah DPR untuk melakukan perubahan UU P3 yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Isu lainnya yang akan dibahas oleh Partai Buruh diantaranya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kabulkan presidential threshold 0 persen, revisi UU KPK, dan Mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Sumber: Liputan6

Reporter: Arief Rahman

(mdk/ags)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Menakar Peluang Sudirman Said Diusung di Pilkada DKI usai Batal Maju Lewat Jalur Independen
Menakar Peluang Sudirman Said Diusung di Pilkada DKI usai Batal Maju Lewat Jalur Independen

Menakar Peluang Sudirman Said Diusung di Pilkada DKI usai Batal Maju Lewat Jalur Independen

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sudirman Said Buka Komunikasi dengan Parpol Usai Batal Maju Pilgub DKI Jakarta Lewat Independen
Sudirman Said Buka Komunikasi dengan Parpol Usai Batal Maju Pilgub DKI Jakarta Lewat Independen

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan calon independen tak memenuhi persyaratan dukungan untuk Pemilihan Gubernur bisa maju melalui jalur partai politik.

Baca Selengkapnya
PPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
PPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres

Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
RUU TNI, Presiden Miliki Kewenangan Tunjuk Prajurit Menempati Jabatan Sipil
RUU TNI, Presiden Miliki Kewenangan Tunjuk Prajurit Menempati Jabatan Sipil

Meski presiden mempunyai kewenangan, nantinya DPR disebutnya tetap akan melakukan pengawasan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya