Praperadilan Jero Wacik

Jero Wacik akui mengenal Kalapas Sukamiskin, tapi tak pernah ditawari kamar mewah. Ia mengatakan menempati kamar standar tanpa perkakas elektronik. Ia juga mengaku tak tahu menahu soal kamar tahanan mewah.

Penasihat hukum Jero Wacik, Sugiono menyampaikan PK diajukan berdasar penilaian mereka atas adanya kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara kliennya.

Usai Anas Urbaningrum dan SDA, giliran Jero Wacik dan Choel Mallarangeng ajukan PK. Keduanya mengajukan permohonan peninjauan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang lanjutan dengan agenda membacakan pembelaan dari Jero Wacik digelar pukul 13.00 WIB.

JK mengakui sulit membedakan penggunaan DOM untuk kegiatan pribadi atau kegiatan sebagai menteri.

Jero mengaku sempat membakar beberapa kertas kopian lantaran memenuhi gedung Kemendupar, bukan menghilangkan BB.

Jero mengaku kalau menggunakan dana pribadi hasil menjadi ketua dan penasehat berbagai program Kementerian.

"Terkait langkah upaya hukum lain, kita akan konsultasikan ke Pak Jero," papar kuasa hukum Jero, Erfin Lubis.

"Pertimbangan hukum penetapan tersangka bukan objek dan kewenangan praperadilan," ujar hakim Sihar.

Sidang gugatan praperadilan ini sempat ditunda akibat KPK menghadapi banyak gugatan serupa.

Jika pengadilan bisa menghentikan gugatan praperadilan Jero Wacik maka drama yang dibuat para tersangka akan berakhir.

Pihaknya saat ini tengah membahas secara internal menyangkut persoalan tersebut.

KPK akan mengajukan ahli sendiri pada persidangan Jumat (24/4) mendatang.

Ahli hukum tata negara itu ditegur hakim dan diminta menjawab pertanyaan kuasa hukum KPK.

Margarito juga memberikan pernyataan untuk hakim tunggal terkait batasan hukum yang wajar.

Saksi ahli yang dihadirkan pakar hukum pidana dan pakar hukum tata negara.

KPK berharap pengadilan menolak gugatan praperadilan Jero Wacik.

Jero Wacik juga mempersoalkan gagal jadi anggota DPR karena penetapan tersangka oleh KPK.

Pihak Jero Wacik juga menuntut agar penetapan tersangka kliennya saat menjabat sebagai Men ESDM dan Menpar dibatalkan.