Kementerian Sosial
Berita Utama
-
-
infrastruktur Menteri Sosial Harap Kepala Daerah Siapkan Lahan untuk Bangun Sekolah Rakyat Permanen di NTT
-
desa oelnasi Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih di Kupang Capai 75 Persen, Siap Beroperasi Juli 2026
-
kementerian pekerjaan umum Mensos Dorong Kepala Daerah NTT Sediakan Lahan untuk Sekolah Rakyat Merah Putih Permanen
-
atraksi seni Mensos Saifullah Yusuf Beri Apresiasi Tinggi pada Penampilan Siswa SRMP Kupang yang Penuh Bakat
-
-
bpjs kesehatan Pemkot Tanjungpinang Ajukan Reaktivasi 2.900 Peserta JKN Nonaktif, Pastikan Warga Terlindungi
-
-
-
aceh utara Bupati Aceh Utara Harap Bantuan Jadup Cair Sebelum Idul Adha, Ringankan Beban Penyintas Banjir
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Gibran Terima 15 Aspirasi Mahasiswa UBK, Janji Sampaikan ke Prabowo
-
Demo Mahasiswa Usai, Jalan Merdeka Selatan Kembali Dibuka untuk Umum
-
Mahasiswa dan Massa Berpakaian Hitam Bubar dari DPRD Jabar, Arus Kendaraan Berangsur Lancar
-
BEM Se-Sumsel Beri Kartu Merah untuk Prabowo-Gibran, Soroti Isu Indonesia Bangkrut
-
Anggota Polisi Terluka Saat Berupaya Cegah Massa Demonstran Bakar Ban
Berita Utama Lainnya
-
daycare yogyakarta Komisi VIII DPR Tegaskan Negara Tak Boleh Lengah Jamin Perlindungan Anak di Daycare
-
agen perdamaian Perkuat Perdamaian, Kolaborasi UIN Palu dan Kemensos Berdayakan Mitra Deradikalisasi
-
bantuan sosial Pemkot Makassar Percepat Digitalisasi Bansos, Pastikan Akurasi Data dan Tepat Sasaran
-
-
bakti sosial Sentra Satria Gelar Edukasi Pengasuhan Anak Jelang Hari Kartini, Tingkatkan Pemahaman Orang Tua
-
bantuan sosial Menteri Sosial Ajak Kepala Desa di NTB Aktifkan Puskesos untuk Kesejahteraan Masyarakat
-
aceh sumatera utara Satgas PRR Pastikan Penyaluran Bantuan Jaminan Hidup Pascabencana Tepat Sasaran di Sumatera
-
aparatur sipil negara Mensos Ingatkan Pegawai Jaga Layanan Optimal di Hari Pertama WFH Kementerian Sosial
-
banjarbaru Sekolah Rakyat Banjarbaru Siapkan Skenario Antisipasi Keterlambatan Pembangunan Gedung Permanen
-
Masyarakat Kota Tangerang kini dapat melakukan reaktivasi BPJS PBI nonaktif dengan mudah di kelurahan, memastikan akses layanan kesehatan yang lebih cepat dan merata.
Pemerintah Pusat, melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial, akan memulai Pembangunan Sekolah Rakyat Sukamara tahap ketiga pada Oktober 2026, sebuah langkah strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Perum Bulog Cabang Batam memastikan ketersediaan 1.586 ton beras bantuan pangan dan minyak goreng untuk masyarakat penerima selama Ramadhan 1447 H, menjamin kebutuhan pokok terpenuhi.
Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti kondisi fasilitas Sekolah Rakyat di Kota Cirebon yang mendesak pembenahan. Temuan di lapangan menunjukkan sarana belum optimal, berisiko bagi siswa, dan perlu perbaikan segera untuk memastikan keamanan dan kenyamanan b
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluruskan isu penonaktifan peserta PBI-JKN yang disebut-sebut instruksi Presiden. Ternyata, penonaktifan PBI-JKN ini murni berdasarkan pemutakhiran data DTSEN.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.
Menteri Sosial mengklarifikasi bahwa deaktivasi JKN bagi sejumlah penerima bantuan didasarkan pada pembaruan data kesejahteraan, bukan instruksi presiden, mengungkap tantangan akurasi data dan pentingnya pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTS
Polemik kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang nonaktif kembali mencuat, mendorong desakan penerbitan SKB Tiga Menteri untuk solusi permanen dan kepastian layanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen melanjutkan Program Pemberdayaan Lansia, khususnya bagi yang produktif, demi meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter