Dprd

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, menyayangkan kejadian yang mengakibatkan 7 siswa dan seorang guru mengalami luka-luka tersebut.

Lemhannas sukses menggelar retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD, diharapkan mampu selaraskan kebijakan pusat daerah demi pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kota Magelang menyatakan dukungan penuh untuk Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Akmil, berharap kegiatan ini menggerakkan roda perekonomian daerah dan menjadi kehormatan besar bagi kota.

Diduga siswa-siswa dari empat sekolah di Jaktim mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG yang diberikan oleh SPPG di Pondok Kelapa 2.

Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar Ahab Sihabudin menyoroti praktik pungutan liar wisata yang berpotensi menodai citra destinasi daerah serta menghambat pembangunan.

Ketua ADKASI Siswanto mendesak platform digital untuk mematuhi PP Tunas, regulasi penting yang bertujuan melindungi anak-anak Indonesia agar tumbuh kuat secara karakter dan unggul dalam pengetahuan.

Keduanya ditangkap setelah diduga menerima uang hasil pemerasan di lingkungan Kantor DPRD Kota Gunungsitoli.

Purbalingga menargetkan percepatan pembangunan di tahun 2027. Dengan fokus pada infrastruktur dan pariwisata, daerah ini berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Keduanya langsung dibawa ke Palembang dan tiba di kantor Kejati Sumsel pada malam harinya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Apalagi, klaim bahwa Pilkada melalui DPRD akan lebih murah dan menekan angka korupsi politik patut diuji simulasinya secara terbuka.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperkuat anggaran dan pengawasan guna mengatasi krisis Pengelolaan Sampah Nasional yang kian mendesak.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Survei Populi Center menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih kuat menginginkan Pilkada Langsung. Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi partai politik jika mekanisme pemilihan diubah.

Biaya politik yang makin mahal menjadi dasar Demokrat berubah haluan dari yang dulu mendukung Pilkada langsung, kini cukup dilakukan DPRD.

Menurut Adrian, angka penolakan tersebut tinggi atau mayoritas, sebab berada di atas 65 persen.

PDIP akan menggelar Rakernas pada 10–12 Januari 2026 untuk membahas sistem Pilkada, termasuk usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengatakan pemilu langsung merupakan amanat Reformasi.

Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.