Abdul Hakam Naja

Hakam menilai penundaan persetujuan pemekaran 21 DOB tersebut juga untuk mengurangi kecemburuan sosial dari daerah lain.

Kedatangan ratusan warga ini sempat membuat petugas Pamdal DPR kerepotan.

KPU tak bisa dibubarkan meski sudah tak punya kewenangan besar. Sebab lembaga KPU diatur dalam konstitusi.

"Karena, kewenangan DPRD diambil penuh dari MD3 masuk ke Undang-Undang Pemda."

Hanya anggota DPR yang datang bisa memberikan suaranya saat voting RUU Pilkada.

Namun hingga kini lobi-lobi di tingkat pimpinan fraksi masih alot.

Syarat menyangkut uji publik lulus/tidak lulus calon kepala daerah ditolak mayoritas fraksi di DPR.

Partai Demokrat meminta opsi ketiga yaitu Pilkada langsung dengan catatan.

Misalnya, seorang anak, adik, kakak, ayah atau ibu tak boleh ikut pilkada gantikan incumbent di pilkada.

"Pengambilan keputusan kalau tidak bisa mufakat maka suara terbanyak. Kita belum tahu siapa yang menang," ujar Hakam.

KPU hanya bisa diam dan tidak mampu memaksa partai segera melaporkan dana kampanye.

Pemilu telah menjadi kegiatan mahal bagi partai dan calon anggota legislatif.

"Di Sulsel ada yang tak tahu ini nyoblos atau nyontreng. Untuk penyelenggaraan yang tinggal 2 bulan ini sangat serius."

"Ini kan anggaran untuk politik, bukan untuk parpol. Anggaran tidak ke partai tapi untuk pemilu," kata Hakam Naja.

Hakam meminta agar pemilih fiktif dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Tupoksi KPU dan Lemsaneg berbeda. KPU di ruang terbuka, Lemsaneg di ruang rahasia. Sementara sifat pemilu kan terbuka.

Selama ini dia hanya mengikuti rapat-rapat di Komisi X tanpa mengetahui adanya penyimpangan miliaran rupiah.

Juhaini Alie mengaku disebut dalam audit karena menandatangani persetujuan kontrak tahun jamak dalam proyek Hambalang.

Dimungkinkan jalannya paripurna RUU Ormas nanti bakal 'seru', seperti pengesahan RUU RAPBN-P 2013.

"Ya mungkin nanti tidak akan seberat BBM kemarin tapi nanti pasti akan lobi," ujar Abdul Hakam Naja.