Akbar Zulfakar: Saya tidak teken anggaran Hambalang

Politisi PKS Akbar Zulfakar menjadi salah satu nama dari 15 anggota DPR yang disebut terlibat memuluskan perubahan anggaran proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Bogor. Nama Akbar tercantum dalam audit investigasi jilid dua BPK yang diserahkan ke DPR.Akbar menampik jika dirinya disebut sebagai orang yang terlibat untuk melancarkan proyek korupsi itu. Menurutnya, selama ini dia hanya mengikuti rapat-rapat di Komisi X tanpa mengetahui adanya penyimpangan miliaran rupiah di proyek itu."Kalau setelah baca LHP (laporan hasil pemeriksaan) kemarin itu hal biasa. Karena yang dimasukkan semua banggar komisi dan pimpinan, tidak ada yang spesifik. Itu catatan biasa saja. Kalau saya hanya mengikuti rapat-rapat. Jadi yang mengikuti rapat dimasukkan dalam laporan itu, jadi belum spesifik," jelas Akbar, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8).Dia menjelaskan, dalam laporan BPK itu, dirinya disebut ikut dalam rapat namun tidak melakukan tanda tangan. Hal ini dikarenakan, kata dia, pihaknya tidak tahu menahu soal proyek Hambalang."Saya di berkas itu saya tidak tanda tangan, karena saya tidak paham soal Hambalang. Tapi itu tidak dicatat di laporan BPK. Harusnya itu dicatat juga. Malah dicatat semua ditandatangani dan memuluskan," terang dia.Dia juga membantah jika turut serta memuluskan proyek yang membelit mantan Menpora Andi Mallarangeng itu. Sebab, lanjutnya, ia sama sekali tidak melakukan tanda tangan dalam persetujuan anggaran Hambalang."Kalau memuluskan saya pasti tanda tangan. Tapi kan saya tidak tanda tangan. Artinya aya tidak memuluskan. Itu gelondongan, ada beberapa program yang diajukan Menpora," imbuhnya.Berikut 15 nama anggota DPR yang disebut dalam audit investigasi jilid dua BPK dalam proyek Hambalang:1. NS (Mahyuddin NS, Partai Demokrat)

2. RCA (Rully Chairul Azwar, Partai Golkar),

3. HA (Hery Akhmadi, PDIP)

4. AHN (Abdul Hakam Naja, PAN)

5. APPS (Angelina Patricia Pingkan Sondakh, Partai Demokrat)

6. WK (I Wayan Koster, PDIP)

7. KM (Kahar Muzakir, Partai Golkar)

8. JA (Juhaini Alie, Partai Demokrat)

9. UA (Utut Adianto, PDIP)

10. AZ (Akbar Zulfakar, PKS)

11. EHP (Eko Hendro Purnomo, PAN)

12. MY (Machmud Yunus, PPP)

13. MHD (Muhammad Hanif Dhakiri, PKB)

14. HLS (Herry Lontung Siregar, Partai Hanura)

15. MI (Mardiana Idraswari, PAN).