Kesenjangan Akses Menyusui Perlu Diatasi untuk Mengurangi Permasalahan Pemberian Makan Bayi

Edukasi yang tepat bisa membantu mengatasi masalah kesenjangan akses menyusui.

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkecil kesenjangan akses dukungan menyusui. Ketua Umum AIMI, Nia Umar, menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap ibu untuk menyusui bayinya dan berfokus pada edukasi masyarakat tentang kesenjangan yang terjadi dalam praktik dukungan menyusui, terutama yang masih dialami kelompok rentan.

“Kami melihat ada peningkatan yang berarti dalam upaya perlindungan, promosi, dan dukungan menyusui yang positif dari berbagai pihak. AIMI ingin mengajak semua pihak untuk bisa berperan lebih dalam upaya meningkatkan cakupan angka menyusui di Indonesia," kata Nia dalam konferensi pers daring 'Pekan Menyusui Dunia 2024' dilansir dari Antara.

Dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Dunia (PMD) 2024 sekaligus merayakan ulang tahun ke-17 AIMI, organisasi ini berkomitmen untuk terus mendukung menyusui di Indonesia melalui berbagai program, termasuk edukasi dan pendampingan kepada ibu menyusui, hingga advokasi kebijakan. AIMI menekankan bahwa pentingnya dukungan menyusui tidak hanya datang dari keluarga tetapi juga dari masyarakat luas.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam meningkatkan kesadaran terhadap kegiatan menyusui, seperti masifnya promosi dari produk pengganti Air Susu Ibu (ASI) yang tidak berimbang dengan promosi praktik baik dalam Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Promosi produk pengganti ASI yang agresif sering kali membingungkan ibu-ibu baru dan mengurangi keyakinan mereka terhadap kemampuan untuk menyusui.

Selain itu, kebijakan yang berlaku saat ini di Indonesia belum cukup komprehensif untuk melindungi hak ibu dan anak untuk menyusui dan menyusu. Menurut Nia, masih banyak celah dalam aspek kebijakan terkait perlindungan praktik PMBA yang tepat. Salah satu bentuk dukungan nyata dalam keberhasilan menyusui adalah memastikan semua pelayanan kesehatan di Indonesia memberikan pelayanan yang mumpuni terkait manajemen laktasi. Namun, dukungan ini belum merata di semua wilayah dan belum mencakup masyarakat rentan.

"Melibatkan semua pihak juga perlu memetakan pihak mana saja yang memiliki integritas, kompetensi, dan bebas dari konflik kepentingan dalam memberikan dukungan. Ini agar ibu dan anak juga tidak menjadi target komersialisasi," jelas Nia.

Ia menegaskan pentingnya untuk memastikan momen 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) anak dan ibunya sebagai momen penting untuk anak bisa mendapatkan hak dasar atas kehidupan dan kesehatannya.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memetakan celah yang ada dan mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkecil masifnya promosi produk pengganti ASI agar bisa melindungi hak ibu dan anak. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan juga menjadi prioritas agar mereka dapat membantu ibu dan anak mendapatkan haknya untuk menyusui dan menyusu serta memastikan dukungan ada di semua tempat.

Nia menutup dengan menyerukan agar terus menyuarakan pentingnya dukungan menyusui serta praktik baik dalam PMBA.

"Terus menyuarakan pentingnya dukungan menyusui serta praktik baik dalam PMBA agar makin banyak pihak yang mendukung, termasuk menyuarakan isu terkait promosi produk pengganti ASI yang tidak etis dan konflik kepentingan," pungkasnya.

Dengan upaya bersama dari semua pihak, kesenjangan akses menyusui dapat diperkecil, sehingga permasalahan pemberian makan bayi dapat diatasi secara efektif. Melalui edukasi, advokasi, dan dukungan yang konsisten, AIMI berharap angka cakupan menyusui di Indonesia terus meningkat dan setiap ibu dapat memberikan ASI kepada bayinya dengan optimal.