Begini Cara Pemerintah Tangani Kasus HIV di Indonesia, Canangkan Target 95-95-95 di 2030.

Pemerintah terus berupaya menekan jumlah kasus HIV dan bertekad mengakhiri pandeminya.

Pemerintah Indonesia bersama organisasi sipil dan pemimpin dunia dalam bidang kesehatan tengah merancang strategi untuk menangani HIV di Indonesia. Strategi ini bertujuan mencapai target ambisius 95-95-95 guna mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030. Upaya global untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS telah disepakati dengan target 95-95-95, yang terdiri dari: Pertama, 95 persen orang yang hidup dengan HIV mengetahui status mereka. Kedua, 95 persen dari mereka mendapatkan pengobatan ARV. Ketiga, 95 persen orang yang mendapatkan pengobatan ARV mengalami supresi virus.

Menurut Muhammad Saleem, Direktur UNAIDS untuk Indonesia, saat ini sekitar 30,3 juta dari 39,9 juta orang yang hidup dengan HIV di seluruh dunia telah menerima terapi antiretroviral (ARV). "Namun, hanya 48 persen anak-anak yang hidup dengan HIV yang berhasil mencapai viral suppression," ungkapnya baru-baru ini. Berdasarkan estimasi epidemiologis UNAIDS 2024, pada tahun 2023 tercatat 1,3 juta infeksi HIV baru dan 630.000 kematian akibat AIDS secara global. "Di Indonesia, meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan besar masih ada," tambahnya.

Untuk konteks Indonesia, hingga September 2024, 71 persen orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) mengetahui status mereka, 64 persen sedang menjalani pengobatan ARV, dan hanya 49 persen yang memiliki viral load yang tersupresi. "Kami menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses layanan, terutama bagi populasi kunci," kata Ina Agustina Isturini, Direktur P2PM Kemenkes RI. Ia menjelaskan bahwa tantangan utama dalam penanganan HIV di Indonesia mencakup peningkatan jumlah populasi kunci dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Lebih lanjut, Ina menekankan bahwa "Pemberian paket pencegahan, termasuk kondom dan PrEP, belum optimal, dan tidak semua kabupaten/kota memiliki komunitas yang dapat menjangkau kelompok populasi kunci." Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan, mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan yang diperlukan.

Untuk mengatasi kondisi yang ada di lapangan, pemerintah telah melakukan upaya penjangkauan kepada masyarakat di 178 kabupaten/kota, serta memberikan paket pencegahan di 95 kabupaten/kota. "Selain itu, tes HIV mandiri menggunakan Oral Fluid Test juga diperkenalkan untuk meningkatkan deteksi dini," tambahnya. Hal serupa juga disampaikan oleh organisasi penggiat sosial Inti Muda Indonesia. Lembaga ini menekankan pentingnya pengembangan pedoman teknis untuk tes HIV bagi remaja di bawah usia 18 tahun, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022.

"Kami yakin bahwa dengan adanya kebijakan yang inklusif, akses remaja terhadap layanan yang mereka perlukan dapat ditingkatkan," kata Koordinator Nasional Inti Muda Indonesia, Bella Aubree. Ia menambahkan bahwa stigma dan diskriminasi masih menjadi tantangan besar dalam penanganan HIV di Indonesia saat ini. "Tanpa tindakan segera, infeksi HIV baru akan meningkat, dan respons terhadap HIV akan menjadi tidak berkelanjutan secara finansial pada tahun 2030," ucap Saleem mengingatkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat diharapkan agar Indonesia dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dan mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030.

"Ending AIDS is possible---if we act now and take the Rights Path," tutup Saleem.