Mengkhawatirkan! HIV/AIDS di Sikka NTT Meningkat dan Merata di Semua Kecamatan, Homoseks Ada 135 Kasus

Kasus Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami peningkatan. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Sikka mencatat terdapat 1.225 kasus HIV/AIDS di daerah tersebut.

"369 HIV dan 857 AIDS dengan tingkat kematian sebanyak 260 orang," ungkap Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi, dalam konferensi pers yang diadakan pada Kamis (27/11/2025).

Dia menambahkan bahwa kasus HIV dan AIDS telah terdeteksi di seluruh kecamatan dan berdampak pada semua kelompok usia serta hampir semua profesi di masyarakat.

Menurutnya, risiko infeksi melalui hubungan heteroseksual menduduki posisi teratas dengan total 1.012 kasus, diikuti oleh homoseks sebanyak 135 kasus, perinatal 51 kasus, tidak diketahui 23 kasus, dan penasun 4 kasus.

"Temuan kasus baru selama bulan Januari hingga Juli 2025 sebanyak 35 kasus," jelasnya.

Untuk mencapai target Sikka Bebas AIDS pada tahun 2030, pemerintah daerah telah menyiapkan sumber daya dan fasilitas, termasuk layanan HIV di klinik VCT di Puskesmas, Klinik CSR di RSUD Maumere, serta tenaga medis terlatih seperti dokter, perawat, tenaga laboratorium, dan konselor di rumah sakit serta puskesmas.

"Ada tiga rumah sakit yang menyediakan layanan penanggulangan HIV/AIDS secara gratis, yaitu di Puskesmas Beru, Puskesmas Nita, dan Puskesmas Waipare," katanya.

Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi angka penularan dan memberikan perawatan yang lebih baik bagi masyarakat yang terjangkit HIV/AIDS. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua warga.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Yohanes Siga, mengungkapkan bahwa saat ini telah terbentuk 87 kelompok Warga Peduli AIDS (WPA) di berbagai desa dan kelurahan.

"Pemerintah akan menyiapkan obat, tenaga medis yang kompeten," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ke depan, pemerintah daerah akan mendorong agar desa-desa aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan menyediakan anggaran khusus untuk penanganan AIDS.

"Tidak hanya HIV/AIDS, tetapi juga TBC dan Malaria," tambahnya.

Yohanes juga menyatakan bahwa pihak KPA telah memberikan imbauan agar setiap pasangan yang akan menikah wajib menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

"Selain edukasi kesehatan kepada masyarakat, kami juga melaksanakan program sosialisasi mengenai bahaya AIDS di sekolah-sekolah," tegasnya.