VIDEO: PDIP Ancam Pecat Budiman Sudjatmiko Buntut Pertemuan dengan Prabowo

PDIP menilai Budiman melakukan kesalahan berat dengan mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Gerindra menyebut tidak bisa mencegah atau melarang kader partai lain mendukung Prabowo.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko memutuskan mendukung Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto.

PDIP memberikan peringatan keras kepada Budiman Sudjatmiko usai mendukung Prabowo.

Budiman Sudjatmiko menegaskan pertemuannya dengan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, bukanlah bentuk dukungan

Budiman dipanggil untuk klarifikasi karena kehadirannya ke Prabowo seakan tidak tegak lurus mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.

PDIP Ungkap Budiman Sudjatmiko Dapat Tawaran saat Bertemu Prabowo

PDI Perjuangan meradang melihat ulah Budiman Sudjatmiko selaku kader partai menemui calon presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

""Kita tahu waktu sudah semakin mendesak akan ada pergantian dan dia (Prabowo) ada di dalam calon yang kuat untuk menjadi suksesor pak Jokowi," kata Budiman.

Muzani menghormati sikap PDIP yang memanggil Budiman usai bertemu Prabowo karena merupakan ranah internal partai.

Pertemuan Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko dengan Calon Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa (18/7).

Budiman menganggap pemanggilan tersebut hal yang biasa layaknya kader berdiskusi dengan pengurus partai.

Olly menjelaskan bahwa posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak bergantung pada dukungan mayoritas DPR.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa partainya akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Berikut ini sejarah awal Pilkada di Indonesia yang mencerminkan transformasi

Hak angket adalah suatu instrumen yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan

Kang Eep juga menyampaikan pentingnya bukti kecurangan dan kejahatan pemilu yang kredibel dan kuat.

Sahroni mengklaim, NasDem, PKB, dan PKS masih solid di Koalisi AMIN.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.

Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menyatakan, saat ini pihaknya menemukan banyak fakta kecurangan Pemilu 2024.