Update Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil Borong Parpol, Anies Belum Jelas, PDIP Minta Bubarkan!

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bakal mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. KIM Plus terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bakal mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. KIM Plus terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI.

Kabarnya, PKS dan NasDem akan bergabung dalam gerbong ini.Sementara nasib incumbent, Anies Baswedan belum jelas. Anies belum mendapatkan tiket maju Pilkada Jakarta.

PKS mendukung Anies dengan syarat cawagubnya, Sohibul Iman. NasDem mendukung Anies, namun hingga kini SK DPP belum juga keluar. DPW PKB Jakarta telah mengusung Anies, tapi, tingkat DPP belum memberikan keputusan.

Bagaimana dengan PDIP?

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan Ridwan Kamil melawan kotak kosong. Ia menyatakan, PDIP akan mengusung calon dari kader sendiri.

“PDIP kita berusaha mengusung calon kita, tapi tetap berkomunikasi dengan parpol lain.  Mari membangun demokrasi sehat, PDIP  jelas siapkan kadernya di Jakarta,” tegas Djarot.

PDIP Mau Rayu PKB

Djarot mengaku pihaknya masih intens berkomunikasi dengan PKB terkait Pilkada Jakarta. Namun, ia menyebut keputusan final belum diambil dan dinamika masih sangat cair.

“Kita bicara dengan PKB Jakarta ke depan seperti apa, baru menentukan sosok paling tepat,” kata dia.

“Ingat dinamika politik di Jakarta itu sangat cair. Perubahannya bisa sangat cepat,” sambung Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan parpol bahwa akan sangat malu bila Pilkada Jakarta ada kotak kosong.

“Apa gak malu lawan kotak kosong masa semua diborong, meskipun boleh ya. Tapi masa Jakarta kotak kosong, nanti yang menang kotak kosong gimana?” pungkasnya.

Bubarkan Pilkada

Sementara Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menolak keras wacana Ridwan Kamil melawan kotak kosong. Deddy menegaskan, siapapun pihak yang mewacanakan kotak kosong adalah pengecut. 

“Ya itu kan tindakan pengecut, gak berani bersaing. Sangat menyedihkan jika skenario seperti itu dilakukan di Ibu Kota Negara RI. Demokrasi dihancurkan oleh persekongkolan jahat oligarki,” kata Deddy.

Deddy mengingatkan, praktik lawan kotak kosong kerap dipakai di daerah dan jangan sampai terjadi di Jakarta. Sebab menurutnya hal itu hanya akan membuang anggaran Pemilu saja.

“Kalau praktik di banyak kabupaten kota mau dijadikan kebiasaan di Jakarta, bubarkan saja pilkada. Hanya buang-buang anggaran dan suara rakyat dimanipulasi oleh partai politik,” kata dia.

“Demokrasi itu adalah tersedianya pilihan bagi rakyat dalam memilih pemimpin, bukan persekongkolan para elit,” pungkasnya.

Calon Independen

Satu-satunya calon lawan RK yang telah mendapatkan tiket yakniKomjen Pol (purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana.Pasangan dari calon independen ini telah lolos tahapan verifikasi administrasi.

KPU Jakarta telah menetapkan pasangan ini lolos administrasi.

"Status perbaikan syarat administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata saat memimpin rapat pleno di Jakarta, Rabu (10/7).

Teranyar, KPU Jakarta kembali mengumumkan Dharma-Kun lolos verifikasi faktual pertama. Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, berkas milik Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat dan akan dilakukan verifikasi faktual kedua.

Dengan demikian, ini menjadi peluang terakhir Dharma-Kun maju secara independen di Pilkada Jakarta 2024.

Dapat 800 Ribu Dukungan

Dody menyampaikan, dari total 933.040 dukungan yang diunggah Dharma-Kun ke Silon, sebanyak 826.766 dukungan dianggap memenuhi syarat di tahapan verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU DKI Jakarta.

"Jadi ada 800 ribu lebih data yang memenuhi syarat dan akan dilakukan verifikasi faktual kedua," kata Dody kepada wartawan di Kantor KPU Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Adapun tahapan verifikasi faktual kedua atas dokumen dukungan bakal calon perseorangan akan dilaksanakan KPU DKI Jakarta selama 11 hari, mulai Sabtu, 3 Agustus 2024 hingga 14 Agustus 2024.

"Ini adalah proses tahapan terakhir dari proses pemenuhan syarat dukungan calon perorangan," ungkap Dody.

Adapun hasil verifikasi faktual kedua bakal calon perseorangan akan diumumkan paling lama pada 19 Agustus 2024. 

Sebab, pada 27-29 Agustus 2024, pendaftaran bagi paslon yang akan maju di Pilkada Jakarta 2024 bakal dibuka.