TPN Respons Program Makan Siang Gratis Masuk Pembahasan APBN: Aneh, Janji Prabowo yang Bayar Jokowi

Program yang dijanjikan oleh Prabowo-Gibran namun yang membayar janji tersebut adalah pemerintaham era Presiden Jokowi

Program yang dijanjikan oleh Prabowo-Gibran namun yang membayar janji tersebut adalah pemerintaham era Presiden Jokowi

TPN Respons Program Makan Siang Gratis Masuk Pembahasan APBN: Aneh, Janji Prabowo yang Bayar Jokowi

Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani merespon soal program makan siang gratis yang dicanangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dibahas di rapat kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Benny merasa aneh, jika Program yang dijanjikan oleh Prabowo-Gibran namun yang membayar janji tersebut adalah pemerintaham era Presiden Jokowi.

"Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi, kalau secara ideal siapa yang berjanji dan berhutang adalah mereka yang membayar," 

kata Benny, kepada wartawan, di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

merdeka.com

Lebih lanjut, dia pun menyinggung soal etika kenegaraan dan anggaran untuk program tersebut. Benny menegaskan, bahwa beban anggaran seharusnya dibebankan kepada yang memberikan janji bukan pihak lain.

"Ini kan masalah etika kenegaraan dan masalah anggaran pendapatan belanja negara. Kalau pun pada saatnya siapa pun yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi" tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin (26/2).

Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam rapat tersebut.

Seusai sidang kabinet, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pernyataan bahwa program makan siang gratis turut dibahas dalam rapat tersebut.

Namun program itu tak dibahas secara detail.

"Ada (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2).

AHY mengatakan program makan siang gratis harus dihitung betul-betul. Hal itu dikarenakan program tersebut membutuhkan dana yang besar.

"Itu tentu harus dihitung secara saksama sehingga bisa di-deliver dengan baik karena, sekali lagi, kalau tidak salah, 83 juta (orang) yang akan diberi makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," imbuhnya.