Tim Hukum AMIN Segera Buka Bertahap 9 Bentuk Kecurangan Pilpres 2024
Tim AMIN telah melakukan pendalaman data sampel Formulir C1 & website KPU.
kecurangan pemilu 2024
Tim AMIN telah melakukan pendalaman data sampel Formulir C1 & website KPU.
Tim Hukum AMIN Segera Buka Bertahap 9 Bentuk Kecurangan Pilpres 2024
Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN telah melakukan verifikasi terhadap ribuan formulir C1 dan data yang sudah masuk ke website Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasilnya, beberapa data Formulir C1 itu berbeda dengan data di website KPU.
Selain THN, tim riset Timnas AMIN dikatakan Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir juga telah melakukan pendalaman data sampel Formulir C1 & website KPU. Hasilnya juga terjadi penggelembungan suara.
- Tim Hukum AMIN Minta Bawaslu Jelaskan Lebih Detil Temuan Dugaan Kecurangan di 2.413 TPS
- Kubu AMIN Ajak Semua Timses Capres-Cawapres Datangi KPU Lihat Kerja Sistem IT Sirekap
- KPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap
- Ketua MK Batasi Kuasa Hukum dan Saksi di Ruang Sidang PHPU Pilpres 2024
- Kejagung Tetapkan 6 Eks General Manager Antam jadi Tersangka Korupsi Pemalsuan 109 Ton Emas
- VIDEO: Biduan Cantik Nayunda Nabila Grogi Soal Rp70 Juta di Kasus SYL "Sudah ya, Capek Banget!"
Ia menegaskan, THN memiliki wakil di 34 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. THN dari berbagai daerah terus menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran dalam Pilpres 2024.
"Jadi, kami dari THN AMIN sejak 1 hari sebelum pencoblosan, kami telah menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran. Kemudian sampai saat ini, THN masih menerima semua laporan itu," kata Yusuf Amir dalam konferensi pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).
Ari menjelaskan, THN telah mengelompokkan jenis-jenis kecurangan. Pertama, penggelembungan suara melalui sistem IT KPU yang terjadi masif. Ini telah dilakukan melalui verifikasi ribuan formulir C1 oleh THN dan riset oleh Timnas AMIN.
Kedua, kecurangan dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk paslon 02. Hal ini yang tengah dikumpulkan. Ketiga, pengerahan aparat melalui kepala desa.
"Modus ini terjadi, betul pada hari H terjadi, bagaimana kepala desa memberi pengarahan langsung kepada KPPS dan ikut serta untuk pemenangan paslon tertentu," ujarnya.
Keempat, pengarahan lansia oleh KPPS. Kelima, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT). Keenam, penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Ketujuh, manipulasi data DPT. Kedelapan, upaya menghalangi saksi di TPS. Kesembilan, praktik politik uang (money politic).
"Ini pengelompokan dan modus [kecurangan] di lapangan yang sudah kami temukan. Pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah verifikasi," tegasnya.
Dia menambahkan, Timnas AMIN berkepentingan mengawal proses pemilu berjalan dengan baik. Pengawalan Timnas AMIN ini tidak hanya untuk AMIN, tetapi juga kepentingan rakyat.
"Jutaan suara rakyat yang dicurangi, itu intinya. Suara rakyat yang dikehendaki itu yang akan jadi kenyataan," pungkasnya.
