Siapa Sangka? Eksponen 1998 Sebut Suasana Batin Pengunjuk Rasa Sejalan dengan Kehendak Presiden Prabowo

Eksponen 1998 Resolution Network menyatakan suasana batin pengunjuk rasa sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran.

Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 yang tergabung dalam 98 Resolution Network menyampaikan pandangan signifikan terkait kondisi politik dan sosial terkini di Indonesia. Mereka menilai bahwa suasana batin para pengunjuk rasa di berbagai daerah sejatinya memiliki keselarasan dengan kehendak Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan oleh Haris Rusly Moti, salah satu anggota jaringan tersebut, di Jakarta pada Sabtu lalu.

Menurut Haris Rusly Moti, keselarasan ini terutama terlihat pada komitmen Presiden Prabowo yang telah menyatakan kesiapannya untuk berjuang melawan koruptor kelas kakap atau yang mereka sebut sebagai kaum 'serakahnomic'. Komitmen ini, lanjutnya, bukan sekadar janji, melainkan telah diwujudkan melalui tindakan nyata. Hal ini menjadi sorotan utama dalam diskusi publik mengenai arah kebijakan pemerintah saat ini.

Jaringan 98 Resolution Network juga menyoroti berbagai kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo, termasuk upaya efisiensi anggaran negara dan penanganan isu-isu krusial seperti tragedi dalam unjuk rasa. Pandangan ini menawarkan perspektif menarik tentang bagaimana elemen masyarakat sipil, khususnya dari latar belakang aktivis 1998, melihat kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

Haris Rusly Moti menegaskan bahwa kehendak Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi bukan hanya retorika semata. Komitmen ini telah dibuktikan dengan penangkapan koruptor yang merugikan sumber daya alam, seperti migas, sawit, dan timah. Tindakan tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan praktik korupsi yang merajalela di sektor-sektor vital.

Salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut adalah penyitaan 3,1 juta hektar lahan sawit bermasalah. Lahan ini sebelumnya dikuasai oleh kaum 'serakahnomic' yang mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan regulasi. Langkah ini diharapkan menjadi titik tolak penting dalam membenahi tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

Perbaikan tata kelola ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi. Dengan mengembalikan aset negara yang dikuasai secara tidak sah, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya tersebut untuk kepentingan publik yang lebih luas. Ini sejalan dengan visi pemerataan ekonomi yang diusung oleh Presiden Prabowo.

Efisiensi Anggaran dan Kesejahteraan Rakyat

Selain pemberantasan korupsi, komitmen Presiden Prabowo untuk melawan kaum 'serakahnomic' juga diwujudkan melalui efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan tuntutan rakyat yang menginginkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Efisiensi ini mencakup berbagai aspek pengeluaran negara.

Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam menghentikan tantiem direksi dan komisaris BUMN yang tidak wajar. Selain itu, gaji yang berlebihan serta tunjangan aparatur negara dan BUMN yang dinilai tidak proporsional juga menjadi sasaran efisiensi. Langkah-langkah ini merupakan kebijakan nyata dalam melakukan penghematan anggaran negara.

Penghematan ini diharapkan dapat mengalirkan keuangan nasional ke sektor-sektor produktif dan lapisan ekonomi terbawah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan impor, serta menghentikan anggaran defisit. Dengan demikian, sumber daya finansial negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jaminan Kebebasan Berpendapat dan Tragedi Unjuk Rasa

98 Resolution Network menyatakan keyakinan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan tetap menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai manifestasi kehendak publik untuk perbaikan bangsa.

Namun, dalam konteks unjuk rasa, 98 Resolution Network menyampaikan duka cita mendalam atas kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan. Affan meninggal dunia setelah terlindas rantis Brimob saat demo di sekitar gedung parlemen Jakarta. Haris Rusly Moti menyebut mendiang Affan sebagai martir pejuang ekonomi rakyat.

Pihaknya sangat prihatin atas kejadian bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian yang menelan korban jiwa. Mereka berharap unjuk rasa dengan cara kekerasan dapat diakhiri, mengingat semua pihak adalah sesama anak bangsa. 98 Resolution Network juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang akan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa 25–28 Agustus 2025.

Sebagai respons, 98 Resolution Network akan memprakarsai dialog antara berbagai elemen bangsa. Tujuannya adalah untuk membangun resolusi bersama atas seluruh masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Dialog ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan mencari solusi damai bagi setiap permasalahan.

Dukungan untuk Ojek Online dan Komunikasi Publik

Selain isu kebebasan berpendapat, 98 Resolution Network juga menyoroti nasib pengemudi ojek online (ojol). Mereka meyakini bahwa Presiden Prabowo berdiri bersama para pengemudi ojol. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hanya di era Presiden Prabowo, pengendara ojek online mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

Jaringan ini mendukung dan mendesak pihak aplikator ojol untuk membuka diri dan mengakomodasi tuntutan mitra pengemudi. Tuntutan utama adalah menurunkan potongan tarif maksimal aplikasi menjadi 10 persen. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol yang selama ini merasa terbebani oleh potongan yang tinggi.

Di sisi lain, 98 Resolution Network mendesak penyelenggara negara, termasuk DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, untuk lebih memperhatikan komunikasi publik. Pandangan politik harus disampaikan dengan cermat, tidak mencederai perasaan publik, dan menghindari tindakan provokatif. Komunikasi politik seharusnya dilakukan secara santun dan bermartabat.

Haris Rusly Moti, sebagai eksponen 98 yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, percaya bahwa Presiden Prabowo sangat mencermati dan memahami suasana kebatinan rakyat. Presiden diharapkan siap menyerap aspirasi rakyat dan bersama semua kekuatan rakyat melakukan perbaikan. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi seluruh elemen masyarakat.

Sumber: AntaraNews