Pramono Anung Tegaskan Retret Kepala Daerah Penting, Ini Alasannya
Mengenai anggaran retret kepala daerah itu, Pramono Anung mengaku tidak mengetahui.
Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan kesiapannya mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah pada Februari ini. Menurutnya, kegiatan pembekalan tersebut penting agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah seirama.
"Bagi saya pribadi karena kepala daerah itu harus sejalan dengan pemerintah pusat saya akan mengikuti retret itu sepenuhnya," ucap Pramono di kediamannya, Cipete, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).
Pramono sudah mempersiapkan kesiapan fisiknya untuk kegiatan yang berlangsung satu pekan itu. Dia pun sudah punya gambaran bagaimana kegiatan itu berlangsung nanti.
"Dan saya sudah mempersiapkan semua, termasuk diminta cek kesehatan, ya saya ikutlah, walaupun nanti yang mengisi (pembicara) teman teman saya di Kabinet," katanya.
Retret Gunakan APBN
Di sisi lain, mengenai anggaran retret kepala daerah itu, eks Sekretaris Kabinet ini mengaku tidak mengetahui.
"Wah saya enggak tahu, saya enggak tahu,” tutup Pramono.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, dana retret kepala daerah di Akmil Magelang pada Februari ini bersumber dari Kemendagri atau APBN. Alasannya, Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.
Dana retret ini sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 200.5/692/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri yang dikeluarkan 13 Februari 2025.
SE itu membatalkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ/ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025. Dalam salinannya, retret kepala daerah bakal dibiayai secara cost sharing atau dengan sistem pembagian biaya. Salah satu sumber pembiayaannya adalah APBN.
"Betul, dana pembekalan Kepala Daerah selama di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri karena Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah," kata Bima Arya kepada wartawan, Jumat (14/2).
