LIVE

PAN: Tidak Mutlak Harus dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada

Jika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM

pilkada 2024
PAN: Tidak Mutlak Harus dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada
PAN: Tidak Mutlak Harus dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada (merdeka.com)

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto bicara mengenai dinamisnya proses penggodokan Pilkada 2024. Menurutnya, bukan hal yang tabu jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak selalu satu perahu di Pilkada 2024.


"PAN ada beberapa Pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak. Nah oleh karena itu, istilah saya itu memang Pilkada ini relaksasi politik pasca-Pilpres," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/7).

Ketua Tim Desk Pilkada PAN ini mengatakan, PAN bisa bekerja sama dengan PDIP, NasDem, bahkan bareng PKS di beberapa Pilkada. Namun, Yandri berharap sebisa mungkin KIM tetap bersama-sama di Pilkada 2024.


"Nah jadi kita bisa, PAN dengan PDIP, PAN dengan NasDem, ada PAN dengan PKS, ada PAN dengan PKB, jadi itu tidak mutlak harus dengan Koalisi Indonesia Maju," ucapnya.

"Tapi kalau bisa itu diutamakan. Kenapa, misalkan beberapa daerah itu tidak ada titik temu di KIM, ya saya sebagai Ketua Tim Pilkada di DPP PAN, itu menyangkut chemistry dan kearifan lokal," sambung Yandri.

Yandri menegaskan, pengusungan calon di Pilkada 2024 tidak bisa dipaksakan harus dengan KIM. Dia mencontohkan koalisi PAN dengan partai lain di luar KIM dalam Pilkada 2024 seperti di Bengkulu.

"Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten kota maupun provinsi itu harus dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan itu faktanya sudah banyak, PAN sudah hampir mengeluarkan lebih dari 170 SK sampai hari ini b1 KWK-nya, macam-macam," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan KIM saling menghormati urusan rumah tangga partai politik masing-masing. Jika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM di Pilkada.

"Kami saling menghormati, saling memahami keputusan rumah tangga masing-masing. Tapi memang dialog di tingkat pusat para ketua umum itu biasanya saling mencocokkan, kalau masih bisa. Tapi kalau misalkan calon yang memang nggak mau, dan chemistry-nya sudah nyambung, tadi saya bilang perahunya sudah cukup, ya kita bungkus, kita SK-kan," ujarnya.

Maka dari itu, Yandri menyatakan, perbedaan di Pilkada 2024 bukanlah hal tabu bila mana berpisah dukungan dengan KIM.


"Jadi itu yang bisa kami sampaikan, artinya bukan sesuatu yang tabu bilamana KIM itu berpisah di dukungan, baik di kabupaten kota maupun di pilgub," tutup Wakil Ketua MPR ini.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Hakim Tolak Permintaan Jaksa Bebankan Rp 4,8 Triliun ke Nadiem

{{caption}}
Pramono Minta Senayan City dan Plaza Senayan Terhubung Terowongan Bawah Tanah

{{caption}}
Hakim Minta Kejagung Usut Kenaikan Harta Nadiem Lewat TPPU

{{caption}}
Makna Mawar Kuning di Sidang Nadiem

{{caption}}
OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

{{caption}}
KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Kuantan Singingi

Topik Terkait
{{caption}}
PAN Belum Berencana Usung Kader jadi Capres 2029 usai Putusan MK: Kita Setia sama Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya belum berencana mengusung kader sendiri sebagai calon presiden (capres) 2029.

partai amanat nasional
{{caption}}
VIDEO: Buka-Bukaan PDIP soal Anies Getol Ajak Komunikasi, Buka Peluang dengan KIM Plus di Jakarta

PDIP membuka peluang untuk bersama mengusung calon kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta 2024

PDIP
{{caption}}
PDIP Terancam Ditinggal Sendirian di Pilkada Jakarta bila KIM Plus Terbentuk, Ini Reaksi Hasto

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditanya mengenai isu dibentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dibentuk sebagai upaya untuk meninggalkan PDIP di Pilkada

PDIP
{{caption}}
Peta Pilkada 2024: PDIP Berpeluang Cuma Jadi Penonton, Kesulitan Cari Koalisi

Manuver KIM Plus membuat PDIP kesulitan mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.

PDIP
{{caption}}
PAN Ikut Keputusan Ketum KIM di Pilkada Jakarta dan Jabar

Partai yang tergabung dalam KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur.

KIM Plus
{{caption}}
PAN Tak Masalah Koalisi Indonesia Maju Pisah Jalan di Pilkada Jakarta

PAN membuka peluang untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024.

Koalisi Indonesa Maju
{{caption}}
PKB Yakin Pilkada Jakarta Tak Sampai 3 Poros, Ini Alasannya

Berdasarkan jadwal, Pilgub Jakarta digelar pada November 2024 mendatang.

PKB
{{caption}}
Zulhas soal Calon yang Diusung pada Pilkada Serentak: PAN Selalu Ikut Gerindra

Partai Amanat Nasional (PAN) akan bekerja sama dan mengikuti langkah Partai Gerindra dalam agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pilkada Serentak 2024
{{caption}}
Bantah Sekjen PKS, PAN Tegaskan Jokowi Tak Sodorkan Kaesang Maju Pilgub Jakarta 2024

PAN menegaskan, Jokowi tak pernah ikut campur dalam urusan Pilkada Serentak 2024.

Jokowi
{{caption}}
Zulhas soal Duet Kaesang-Zita Anjani di Pilkada Jakarta: Boleh Saja

Zulhas mengatakan usulan tersebut boleh-boleh saja disampaikan.

Kaesang
{{caption}}
Zulkifli Hasan Ungkap Strategi PAN di Pilkada 2024, Gandeng Partai Penguasa Baru Ini

Zulkifli Hasan Ungkap Strategi PAN di Pilkada 2024, Gandeng Partai Penguasa Baru Ini

Zulkifli Hasan
{{caption}}
PAN Andalkan Kader Internal di Pilgub DKI: Eko Patrio Hingga Zita Anjani

PAN menjagokan kadernya untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta

partai amanat nasional
{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

biaya politik
{{caption}}
Alarm Darurat Demokrasi: KPK Sikat Tiga Kepala Daerah di Jawa Tengah Awal 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

alarm demokrasi
{{caption}}
Wali Kota Malang Beberkan Alasan Penundaan Program RT Berkelas

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

anggaran daerah
{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

bupati cilacap
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

aliran uang
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting di Lampung Tengah, Ungkap Dugaan Suap Proyek Mantan Bupati AW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

konten ai
{{caption}}
Gelar Workshop Nasional 2026, PAN Gandeng Komunitas Ajarkan Ribuan Anggota DPRD Cara Pilah Sampah

Zulhas menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah paling nyata yang dirasakan rakyat setiap hari.

dprd
{{caption}}
PAN Gelar Workshop Nasional 2026, Gandeng Komunitas Ajarkan Ribuan Anggota DPRD Cara Pilah Sampah

PAN sengaja menggandeng komunitas pengelola sampah dan bank sampah kreatif sebagai fasilitator utama.

berita update
{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

demokrasi
{{caption}}
Soal Usulan Jabatan Ketum Dibatasi, PAN Minta KPK Tak Ikut Campur Urusan Parpol

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

berita update
{{caption}}
PAN Minta Jusuf Kalla Sampaikan Kritik Langsung ke Prabowo: Perkuat Komunikasi Konstruktif

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Jusuf Kalla sampaikan kritik langsung ke Prabowo Subianto, menekankan pentingnya komunikasi konstruktif untuk pembangunan nasional.

demokrasi
{{caption}}
PAN Nilai Pelaporan Saiful Mujani Islah Bahrawi Tepat, Sebut Berpotensi Timbulkan Kegaduhan

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan **pelaporan Saiful Mujani Islah Bahrawi** ke polisi adalah langkah tepat karena dinilai mengganggu dan berpotensi memicu kegaduhan publik.

astacita