Mahfud MD: Hukum Indonesia Bisa Dijual Beli Mafia, Saya Punya Buktinya

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD gregetan dengan penangangan kasus hukum di Tanah Air.

Mahfud menilai memaafkan tindak pidana korupsi sama saja melanggar pasal 55 KUHP 'ketika beberapa orang atau lebih terlibat dalam satu tindak pidana'

Selain itu, Mahfud mengatakan Indonesia memasuki tahap kartelisasi, demokrasi kartel

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal Indonesia emas.

Mahfud menegaskan saat ini banyak penegak hukum tidak bagus.

Mahfud mengatakan bahwa aparat hukum berada di bawah cengkraman para mafia ini.

Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD menilai Indonesia tengah mengidap beberapa penyakit hukum.

Habiburokhman menyentil Mahfud. Dia mengungkit kinerja Mahfud saat menjabat Menko Polhukam selama hampir lima tahun.

Wakil Ketua Komisi III itu menilai tak perlu dibentuk tim pencari fakta kasus Vina.

Mafia mencengkram dan membuat aparat hukum berada di bawah kuasanya

Menurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.

Mahfud akan menata hukum akan negara Indonesia kembali dalam keadaan baik-baik saja.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Indonesia berduka atas wafatnya Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan yang dihormati. Simak rekam jejak gemilangnya sebagai sipil cakap yang dipercaya lima Presiden RI dan kontribusinya bagi bangsa.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenang sosok Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan, sebagai ilmuwan besar yang menguasai geopolitik global, menyusul kabar duka meninggalnya beliau.

Usai salat, mereka tampak akrab saling berbincang. Jusuf Kalla bahkan sempat berbincang dengan Didit sebelum momen ditutup swafoto bersama.

Mahfud menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, terutama setelah memanasnya konflik di Timur Tengah.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Ancol, memicu sorotan publik terhadap konsolidasi internal partai.

PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2026 di Ancol, Jakarta, untuk membahas berbagai isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara dan sistem Pilkada.

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mekanisme ini untuk menentukan pemimpin daerah dan menghindari perdebatan yang sudah usai secara konstitusional.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

Sejumlah tokoh nasional, mulai dari Hasto Kristianto hingga Rocky Gerung, turut meramaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, menarik perhatian publik.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya akan melakukan konsolidasi di hari pertama Rakernas setelah lebih dulu menggelar konferensi cabang.