Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama delapan panelis debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. FGD ini dilakukan di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2).

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, dalam FGD ini akan membahas terkait materi dan merumuskan pertanyaan pada debat nanti. Dalam FGD ini sendiri juga menghadirkan, beberapa orang dari Non Government Organization (NGO) yang untuk memberikan masukan kepada panelis dalam merumuskan pertanyaan dengan tema pada debat kedua nanti.

"Nah kalau catatan itu sudah disampaikan kepada panelis, panelis nanti akan merapatkan dan memberikan usulan itu. Lalu membuat rapat untuk menarasikan pertanyaan yang akan disampaikan di debat kedua," kata Arief.

Dia pun menjelaskan, tugas NGO ini hanya untuk sekadar memberikan masukan kepada para panelis dan tak terlibat langsung dalam merumuskan pertanyaan debat. Ia pun menjamin tidak akan ada kebocoran terkait pertanyaan debat kedua nanti.

"Nah nanti hanya panelis saja (yang membuat pertanyaan) itu yang kita lakukan tertutup. Kalau ini siapapun boleh memberi masukan kepada panelis," jelasnya.

"Kalau sudah jadi kita simpan itu dengan hati-hati supaya dijaga tidak bocor, dan mereka (panelis) karena mereka yang membuat pertanyaannya, mereka akan menandatangani pakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan itu kepada siapapun," sambungnya.

Berikut delapan panelis pada debat Pilpres 2019 kedua dengan tema yakni energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup.

1. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Prof. Ir. Joni Hermana MSc. ES. Ph.D

2. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Arif Satria SP. M.Si (ahli pertanian dan ekologi manusia).

3. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M. Sc. Ahli pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

4. Ahmad Agustiawan ST M.Sc.Ph.D. Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

5. Sudharto P Hadi, Pakar lingkungan dari Universitas Diponegoro (Undip).

6. Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum, Pakar hukum lingkungan dari Universitas Airlangga (Unair).

7.Direktur Eksekutif WALHI, Nur Hidayati.

8. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika.‎