Partai Perindo resmi mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Papua Pegunungan, Befa Yigibalom dan Natan Pahabol di Pilkada 2024. Foto: Istimewa
Momen penyerahan tersebut berlangsung di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024) pagi. Foto: Istimewa
Saat penyerahan, Angela didampingi Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam Nefo Handayani Kertopati, Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo Tama Satrya Langkun, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Sianipar. Foto: Istimewa
"Hari ini, hari yang berbahagia sekali karena Partai Perindo kita akan memberikan dukungan B1-KWK kepada para calon pimpinan daerah di Papua Pegunungan tingkat provinsi dan di tiga kabupaten," kata Angela dalam sambutannya. Foto: Istimewa
"Kami memberi dukungan pada hari ini B1-KWK kepada Bapak Befa dan Bapak Natan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Pegunungan," katanya. Foto: Istimewa
Calon gubernur Papua Pegunungan, Befa Yigibalom memberikan sambutannya saat Partai Perindo resmi memberikan dukungan untuk maju dalam Pilkada 2024. Foto: Istimewa
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya konsolidasi partai dalam Musda V Demokrat Sumatera Selatan di Hotel Aryaduta Palembang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.