Airlangga: Seluruh Senior dan DPD Golkar Tolak Munaslub

Belakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.

Senin, 31 Jul 2023 15:58:00

Usai rapat di Bali, DPD seluruh Indonesia menolak Munaslub Golkar,.

Airlangga: Seluruh Senior dan DPD Golkar Tolak Munaslub

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, bahwa seluruh DPD 1 Golkar menolak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Tak hanya itu, menurutnya, seluruh senior Golkar juga menolak Munaslub.

Airlangga bicara ini ketika ditanyakan perihal senior Golkar Jusuf Kalla yang menolak Munaslub.

"Ya seluruh pengurus Golkar, DPD 1 menolak Munaslub, jadi seluruh senior menolak Munaslub," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Airlangga menyebut, pertemuan seluruh DPD 1 Golkar di Bali menyatakan menolak Munaslub. Selain itu, pertemuan seluruh DPD membahas agenda-agenda ke depan.

"Itu hasil semalam di Bali, ya selain itu tentu agenda-agenda ke depan," ucapnya.

Lebih lanjut, soal arah dukungan capres, Airlangga mengatakan perlu dibahas lagi oleh calon-calon dari tiap partai.

"Ya perlu dibicarakan lagi dengan calon-calon tiap partai," katanya.

Begitu juga, kata dia, mengenai dorongan salah satu DPD Golkar agar partai beringin mendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, ada tim yang bekerja soal Pilpres 2024.

"Ya tentu unsur dorongan kan selalu ada tapi tentu ada tim yang sedang bekerja," kata Airlangga.

Dia menambahkan, kerja sama partai untuk Pilpres 2024 diperlukan.

"Kerja sama selalu diperlukan karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden," pungkasnya.

JK Tak Setuju Munaslub Golkar

Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) tidak setuju dengan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Menurut JK, Munaslub Golkar bakal menurunkan marwah partai berlambang pohon beringin dan berimbas terhadap raihan suara pada Pemilu 2024 mendatang.

"Sangat tidak setuju. Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar," kata JK usai kegiatan seminar Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia digelar Puskapol UI di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/7).

Foto: Jusuf Kalla

JK menilai tidak perlu ada yang dievaluasi dari Golkar. Sebab menurut dia, Munaslub malah akan membuat Golkar sangat tergantung pada penguasa untuk menentukan koalisi pada Pemilu 2024 mendatang.

"Semua partai tidak mandiri dalam penentuannya. Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai harus mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," ujar JK.

"Airlangga sudah diberikan mandat, masa mau dipecah lagi. Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit. Siapapun yang pahami itu, ini soal organisasi harus bersatu," ujar Wapres periode 2014-2019 ini.

Menurut JK, jika tidak ada perpecahan dan bersatu maka Golkar akan menang di tingkat eksekutif maupun legislatif. JK juga mempertanyakan sosok pengganti Airlangga yang layak tidak terpilih lagi menjadi ketua umum.

"Kalau Pak Airlangga tidak terpilih, siapa sih yang memastikan siapa yang terpilih. Yang penting terpilih dalam artian legislatif dan eksekutifnya kalau kita bersatu. Baru mau penyusunan pecah begini. Orang yang bicara itu semuanya bicara sama saya. Bersatu aja belum tentu, menang apalagi tidak bersatu,"

kata JK.

merdeka.com

Ketua DPD se-Indonesia Tolak Munaslub

Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana Munaslub. Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali.

Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas.

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," tutur Doli saat menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7).

Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.

"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegas Doli.