Airlangga: Seluruh Senior dan DPD Golkar Tolak Munaslub

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, bahwa seluruh DPD 1 Golkar menolak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Tak hanya itu, menurutnya, seluruh senior Golkar juga menolak Munaslub. Airlangga bicara ini ketika ditanyakan perihal senior Golkar Jusuf Kalla yang menolak Munaslub. "Ya seluruh pengurus Golkar, DPD 1 menolak Munaslub, jadi seluruh senior menolak Munaslub," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Begitu juga, kata dia, mengenai dorongan salah satu DPD Golkar agar partai beringin mendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, ada tim yang bekerja soal Pilpres 2024. "Ya tentu unsur dorongan kan selalu ada tapi tentu ada tim yang sedang bekerja," kata Airlangga. Dia menambahkan, kerja sama partai untuk Pilpres 2024 diperlukan. "Kerja sama selalu diperlukan karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden," pungkasnya.

JK menilai tidak perlu ada yang dievaluasi dari Golkar. Sebab menurut dia, Munaslub malah akan membuat Golkar sangat tergantung pada penguasa untuk menentukan koalisi pada Pemilu 2024 mendatang. "Semua partai tidak mandiri dalam penentuannya. Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai harus mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," ujar JK. "Airlangga sudah diberikan mandat, masa mau dipecah lagi. Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit. Siapapun yang pahami itu, ini soal organisasi harus bersatu," ujar Wapres periode 2014-2019 ini.

Ketua DPD se-Indonesia Tolak Munaslub Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana Munaslub. Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali.

Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar. "Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegas Doli.