VIDEO: Tim Hukum 03 Singgung Yusril dan Gibran di Sidang PHPU Siapa Cocok Jadi Wapres

Menurut mereka, Yusril lebih banyak pengalaman dibandingkan Gibran, yang hanya menjadi Wali Kota Solo.

Kubu Ganjar-Mahfud membandingkan antara Yusril Ihza Mahendra dan Gibran Rakabuming Raka.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kembali digelar, Kamis (4/4).

Yusril menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

Cak Imin dan Mahfud dianggap tidak memiliki pengalaman di pemerintahan seperti yang dimiliki Gibran.

PAN Banten menilai Gibran belum memiliki pengalaman yang banyak dalam pemerintahan.

Gibran harus segera menyampaikan visi dan inisiatif program yang komprehensif bersama Prabowo Subianto.

Yusril Ihza Mahendra digadang-gadang sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. Sosok Yusril curi perhatian.

Yusril menduga ada penyelundupan hukum dalam putusan tersebut

Budiman mengatakan, tidak tepat jika Prabowo hanya meminta izin kepada Presiden Jokowi sebagai ayah biologis dari Gibran jika ingin meminangnya sebagai cawapres

Yusril menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kontroversial dan mengandung cacat hukum.

Keresahan Presiden Jokowi itu dikatakan Yusril saat diskusi dengannya terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Total ada 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024, dengan rincian 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 pemilihan bupati, dan 49 pemilihan wali kota.

Calon Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan gugatan tersebut.

PPP menilai MK tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga keputusan diberikan tak mengakomodir keadilan rakyat memilih PPP.

Calon Wakil Presiden Mahfud MD terlihat santai sambil mendengar putusan tersebut.

Fajar menjelaskan, sidang akan beragendakan pembacaan putusan.

Dalam aksinya, mereka menuntut MK bersikap adil dan menggunakan hati nurani saat memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.

Penggugat mempertanyakan pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK, karena dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

MK memastikan batas usia minimal calon kepala desa (kades) tetap 25 tahun.

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.