Keresahan Presiden Jokowi itu dikatakan Yusril saat diskusi dengannya terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan diskusi dengannya terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Yusril, diskusi itu juga dihadiri Mensesneg Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.
Dalam diskusi tersebut, Presiden Jokowi meminta pandangan kepada Yusril terkait gugatan batas usia capres dan cawapres tersebut.
"Karena ini open legal policy, jadi ini bukan isu konstitusional berapapun usia presiden sepanjang dia bukan anak-anak gitu dia mau 25 tahun, mau 30 tahun, mau 40 tahun itu tidak ada pertentangannya dengan konstitusi," kata Yusril kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/10).
Sebab, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum tentu berkenan menjadi cawapres di Pilpres 2024.
"Kata pak Jokowi ini kan bukan agenda saya juga, saya malah repot dengan ini. Dan mas Gibran belum tentu mau, nah itu jawaban Pak Jokowi saat kita bertemu," imbuh Yusril.
Diketahui, gugatan batas usia minimal capres-cawapres dikaitkan dengan wacana Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Puan mengatakan, posisi Jokowi di PDIP akan dia diskusikan jika ada momen bertemu dengan Presiden.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Soko Gibran Rakabuming Raka sudah mengajukan izin kepada Presiden Jokowi untuk maju Pilpres.
Baca Selengkapnya
Pada acara itu, Jokowi juga bakal memberi arahan kepada Projo.
Baca Selengkapnya
Namun Jokowi enggan mengomentari kekecewaan PDIP kepadanya.
Baca Selengkapnya
Taslim menilai gestur Presiden Joko Widodo ini adalah bentuk dukungan kepada tiga calon presiden.
Baca Selengkapnya
Secara partai, Jokowi harusnya mendukung Ganjar. Namun, Jokowi juga terlihat mesra dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk membahas upaya pemilu damai.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, pintu masuknya jika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dikenakan sanksi berat.
Baca Selengkapnya
Anwar Usman merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi