VIDEO: Menko Airlangga Blak-blakan Buka Anggaran Bansos di Sidang Sengketa Pilpres

Menko Muhadjir Effendy menjelaskan, mengenai netralitas pejabat pemerintahan.

Dia menyebut sidang MK berjalan dengam lancar dan tak ada kendala sama sekali.

Hakim MK Arief Hidayat menanyakan posisi Presiden Jokowi apakah mengetahui, memerintahkan atau mengizinkan keempatnya hadir di sidang

Ketua MK Suhartoyo menanyakan terkait pemberian bansos kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, penyebab kenaikan anggaran perlindungan sosial jelang Pemilu

Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK

Kali ini MK memanggil empat menteri anak buah Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan terkait bansos.

Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Airlangga akan menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pembagian bansos

Airlangga menegaskan kehadirannya menanti undangan resmi dari MK.

Airlangga siap menjelaskan program pemerintah yang sering kali dituding untuk menaikan suara Prabowo Gibran.

Dari pertemuan bersama Singapura tersebut, juga turut dibahas soal penguatan rantai pasok (supply chain).

Bank Indonesia memutuskan Kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari volatilitas keuangan global dan depresiasi rupiah.

Pemerintah Indonesia menargetkan Ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester kedua 2026, membuka jalan bagi penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan strategis dengan Uni Eropa.

Pemerintah menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester II 2026, membuka peluang besar bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa serta meningkatkan daya saing ekspor nasional.

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN dengan kontribusi sekitar 40% dari total nilai ekonomi digital kawasan.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Ketiga kubu mengharapkan putusan terbaik dari hakim Mahkamah Konstitusi.

Jokowi pun mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja membangun Indonesia.

Cak Imin juga mengungkapkan bagaimana nasib koalisi perubahan usai Pilpres 2024.

Saat kunjungan kerja di Bone, Jokowi ditemani pengusaha sekaligus Wakil Ketua DPR dari Partai NasDem Rachmat Gobel

Dengan lantang BW menyebut dalil yang dimohonkan kubunya sejalan dengan pendapat para hakim

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh eksepsi dan permohonan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD